.webp)
Status Yerusalem merupakan isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina.
Perdana Menteri Papua Nugini James Marape meresmikan kedutaan tersebut di hadapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah acara di Yerusalem.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak negara memilih untuk tidak membuka kedutaan mereka di Yerusalem, namun kami mengambil pilihan tersebut secara sadar," kata Marape, yang negaranya sebelumnya tidak memiliki kedutaan besar di Israel, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (6/9/2023).
- AS Ancam Korut Akan Tanggung Konsekuensi Jika Kirim Senjata ke Rusia!
Pemerintah Amerika Serikat mengancam Korea Utara (Korut) akan menghadapi konsekuensi jika mereka memberikan persenjataan kepada Rusia untuk berperang melawan Ukraina. Ancaman ini disampaikan menyusul laporan mengenai rencana kunjungan pemimpin Korut Kim Jong Un ke Rusia untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin.
"Mereka akan menanggung konsekuensinya di komunitas internasional," kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip kantor berita AFP, Rabu (6/9/2023).
Pejabat Gedung Putih tersebut mengklaim bahwa negosiasi senjata antara Rusia dan Korea Utara secara aktif mengalami kemajuan.
- Inggris Tetapkan Wagner sebagai Organisasi Teroris, Setara ISIS!
Pemerintah Inggris akan melarang tentara bayaran Rusia, Wagner Group, yang berperan besar dalam invasi di Ukraina. Otoritas London akan melarang tentara bayaran Wagner sebagai organisasi teroris.
Seperti dilansir AFP, Rabu (6/9/2023), laporan media Inggris Daily Mail yang mengutip Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Inggris Suella Braverman menyebutkan bahwa Inggris berencana menetapkan Wagner Group sebagai organisasi 'terlarang' berdasarkan undang-undang (UU) anti-teror.
Penetapan semacam itu berarti menempatkan Wagner Group setara dengan kelompok militan Islamic State (ISIS) dan militan Al-Qaeda.
"Wagner merupakan organisasi yang penuh kekerasan dan destruktif, yang bertindak sebagai alat militer Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin di luar negeri," ucap Braverman dalam pernyataannya.
(ita/ita)
