.webp)
Kekerasan geng bersenjata tengah merajalela di Haiti. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan lebih dari 2.400 orang telah tewas di Haiti sejak Januari 2023 akibat kekerasan tersebut. Korban tewas termasuk ratusan orang yang tewas dalam hukuman mati tanpa pengadilan oleh massa yang main hakim sendiri.
Jumlah korban tewas itu disampaikan PBB seiring kekerasan geng di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, pekan ini menyebabkan 30 warga tewas dan lebih dari selusin luka-luka.
"Antara 1 Januari dan 15 Agustus tahun ini, sedikitnya 2.439 orang tewas dan 902 lainnya luka-luka," kata juru bicara kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani kepada wartawan di Jenewa seperti diberitakan AFP, Jumat (18/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, katanya, "951 orang telah diculik" selama periode yang sama.
Shamdasani mengingatkan bahwa ketika kemarahan tumbuh atas kekerasan geng, maka peningkatan gerakan keadilan massa dan kelompok pembelaan diri telah memicu kekerasan lebih lanjut.
"Sejak 24 April hingga pertengahan Agustus, lebih dari 350 orang telah dihukum mati oleh penduduk setempat dan kelompok main hakim sendiri," katanya, seraya menambahkan bahwa 310 orang di antara mereka diduga sebagai anggota geng dan satu orang polisi. Sisanya adalah anggota masyarakat.
Rumah-rumah di kawasan Carrefour-Feuilles, di Port-au-Prince telah dibakar dalam serangan-serangan dan dua petugas polisi juga tewas, menurut jumlah sementara yang diberikan kepada AFP oleh Jaringan Pertahanan Hak Asasi Manusia Nasional.
Lingkungan itu merupakan kawasan strategis bagi geng-geng yang menguasai sekitar 80 persen ibu kota Haiti tersebut.
Kekerasan yang terjadi termasuk penculikan untuk uang tebusan, pembajakan mobil, pemerkosaan dan pencurian bersenjata.
Menurut otoritas setempat, dalam beberapa hari terakhir, kekerasan di ibu kota Haiti tersebut telah menyebabkan sekitar 5.000 warga mengungsi.
"Laporan dari Haiti minggu ini telah menggarisbawahi kebrutalan ekstrem dari kekerasan yang dilakukan terhadap penduduk dan dampaknya terhadap hak asasi manusia mereka," kata Shamdasani.
Dia mengatakan bahwa bosnya, kepala hak asasi PBB, Volker Turk, menyerukan tindakan mendesak untuk diambil atas permohonan pengiriman pasukan multinasional non-PBB untuk "mendukung polisi Haiti dalam mengatasi situasi keamanan yang parah dan memulihkan kekuasaan hukum".
"Hak asasi manusia rakyat Haiti harus dilindungi dan penderitaan mereka diringankan," ujarnya.
Haiti telah terperosok selama bertahun-tahun dalam krisis ekonomi, keamanan, dan politik.
Pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada tahun 2021 telah memperburuk situasi secara dramatis, dengan geng-geng yang semakin kuat.
