.webp)
Blok negara-negara Afrika Barat memerintahkan pengaktifan pasukan siaga untuk kemungkinan dilancarkannya serangan terhadap junta militer yang merebut kekuasaan dari pemerintah sipil di Niger pada akhir bulan lalu.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (11/8/2023), blok kawasan Afrika Barat, yang disebut Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), menegaskan keinginan memulihkan demokrasi secara damai di Niger, namun juga menyatakan bahwa semua opsi masih tersedia.
Ancaman invasi atau campur tangan militer berpotensi semakin meningkatkan ketegangan di dalam dan sekitar wilayah Niger, yang sebelumnya menjadi sekutu penting negara-negara Barat dalam perang melawan pemberontak Islamis yang menghancurkan kawasan Sahel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Junta militer yang merebut kekuasaan atas Niger dalam kudeta pada 26 Juli lalu, telah melanggar batasan waktu yang ditetapkan oleh ECOWAS untuk memulihkan demokrasi dan mengembalikan Presiden Mohamed Bazoum ke kursinya. Batasan waktu itu ditetapkan ECOWAS pada 6 Agustus lalu.
Junta militer Niger justru menutup wilayah udara Niger dan melontarkan sumpah untuk mempertahankan wilayah negara itu dari setiap serangan asing.
Usai menggelar pertemuan puncak yang dihadiri para kepala negara anggota ECOWAS di Abuja, Niger, blok kawasan Afrika Barat itu berjanji memberlakukan sanksi, larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap orang-orang yang mencegah kembalinya Presiden Bazoum pada kekuasaannya.
"Tidak ada opsi yang dikesampingkan, termasuk penggunaan kekuatan (militer) sebagai upaya terakhir," tegas Presiden Nigeria Bola Tinubu selaku Ketua ECOWAS.
"Saya berharap melalui upaya bersama, kita bisa mewujudkan resolusi damai sebagai roadmap untuk memulihkan stabilitas dan demokrasi di Niger. Semuanya belum hilang," cetusnya.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Lihat juga Video: Lima Orang Tewas Buntut Aksi Mogok Kerja Sopir Taksi di Cape Town
Sebuah pernyataan resmi yang dibacakan dalam pertemuan itu, mencakup resolusi yang meminta para kepala pertahanan negara-negara anggota ECOWAS untuk 'segera mengaktifkan Pasukan Siaga ECOWAS dengan semua elemennya'.
Resolusi lainnya membahas soal perintah 'pengerahan Pasukan Siaga ECOWAS untuk memulihkan tatanan konstitusional di Republik Niger', yang segera diikuti oleh resolusi lain yang membahas tentang pemulihan ketertiban 'melalui cara-cara damai'.
Para analis keamanan menyatakan bahwa pasukan militer ECOWAS bisa memerlukan waktu berminggu-minggu atau lebih lama untuk dikumpulkan, yang berpotensi meninggalkan ruang untuk negosiasi.
Menurut peneliti pada Intelijen SBM di Nigeria, Ikemesit Effionf, ECOWAS telah merencanakan untuk membentuk pasukan siaga beranggotakan ribuan tentara selama bertahun-tahun, namun terhalang oleh penundaan pendanaan dan komitmen pasukan yang tidak cukup.
Serentetan kudeta yang terjadi sejak tahun 2020 dan meningkatnya aktivitas militan di kawasan itu telah mendorong para pemimpin regional, pada Desember tahun lalu, untuk mengatakan bahwa mereka bertekad membentuk kekuatan semacam itu.
Presiden Komisi ECOWAS Omar Alieu Touray menuturkan kepada Dewan Keamanan PBB, bulan lalu, bahwa mereka sedang mempertimbangkan dua opsi, yakni brigade 5.000 tentara dengan biaya tahunan sebesar US$ 2,3 miliar atau pengerahan pasukan sesuai permintaan dengan biaya tahunan US$ 360 juta.
Pernyataan ECOWAS pada Kamis (10/8) waktu setempat tidak menjelaskan lebih lanjut soal sumber pendanaan pasukan siaga itu, juga soal negara mana saja yang berpartisipasi dan berapa banyak pasukan serta peralatan militer seperti apa yang bisa disumbangkan.
