.webp)
Salah satu mantan Perdana Menteri (PM) yang paling lama menjabat di Australia, John Howard, menyebut penjajahan Inggris sebagai 'hal paling beruntung yang pernah terjadi' pada negaranya.
Seperti dilansir AFP, Rabu (26/7/2023), komentar itu disampaikan Howard menjelang digelarnya referendum untuk memberikan suara kepada masyarakat Pribumi dalam pembuatan kebijakan nasional. Howard sendiri memprediksi referendum itu akan berujung kegagalan.
Australia akan menggelar referendum tahun ini yang menentukan apakah negara itu akan memberikan, kepada Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres, hak yang diabadikan secara konstitusional untuk dikonsultasikan oleh pemerintah soal undang-undang yang akan berdampak pada masyarakat Pribumi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Howard yang menjabat PM Australia periode tahun 1996 hingga 2007 ini, menilai warga Australia belum diberi tahu bagaimana hal tersebut akan memberikan dampak kesehatan, pendidikan dan sosial yang baik bagi masyarakat Pribumi.
"Saya pikir itu akan gagal secara signifikan -- itu yang saya perkirakan," ucap Howard dalam wawancara dengan surat kabar The Australian yang diterbitkan Rabu (26/7) waktu setempat.
Disebutkan juga oleh Howard yang berusia 84 tahun itu bahwa fokusnya seharusnya tidak pada dorongan untuk 'suara' yang berdedikasi bagi penduduk asli Australia. Melainkan, sebut Howard, Australia seharusnya 'berbicara soal bagaimana mengangkat orang-orang Aborigin, dan menempatkan mereka dalam arus utama masyarakat, mencari cara untuk melakukannya'.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Populasi Kuda Laut Putih Terancam, Australia Siapkan 'Hotel Khusus'':
Lebih lanjut, Howard menolak gagasan reparasi dan perjanjian, dengan menyebutnya sebagai hal 'menjijikkan secara konstitusional'.
"Saya memegang pandangan bahwa hal paling beruntung yang terjadi di negara ini adalah pernah dijajah oleh Inggris," sebutnya.
"Bukan karena mereka itu sempurna dengan cara apa pun, tetapi mereka adalah penjajah yang jauh lebih sukses dan dermawan dibandingkan negara-negara Eropa lainnya," jelas Howard dalam pernyataannya.
Kata-kata Howard itu dipandang sebagai suara 'Ya' untuk kampanye referendum tersebut. Jajak pendapat Resolve untuk surat kabar lokal Nine sekitar sepekan lalu menunjukkan suara 'No' lebih unggul dengan 52 persen untuk referendum tersebut.
"Bukankah kita sebaiknya duduk sambil berbicara satu sama lain?" ucapnya.
