.webp)
Rusia memveto langkah memperbarui operasi bantuan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke wilayah Suriah bagian barat laut, dari Turki, untuk sembilan bulan ke depan. Veto itu dijatuhkan Moskow setelah mengajukan usulan untuk memperpanjang operasi itu hanya enam bulan saja.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (12/7/2023), mandat untuk operasi bantuan kemanusiaan PBB, yang telah mengirimkan bantuan seperti makanan, obat-obatan dan tempat perlindungan sejak tahun 2014, resmi berakhir pada Senin (11/7) waktu setempat.
China memilih abstain dalam pemungutan suara pertama dalam Dewan Keamanan PBB untuk memperbarui operasi itu selama sembilan bulan, yang diusulkan oleh Swiss dan Brasil. Sedangkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya memberikan dukungan untuk pembaruan operasi itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengisyaratkan bahwa operasi bantuan kemanusiaan itu tidak bisa diselamatkan. Setelah menjatuhkan veto dan mengusulkan perpanjangan enam bulan yang diajukan Moskow, Nebenzia mencetuskan bahwa operasi bantuan itu lebih baik tidak dilanjutkan.
"Jika draf kami tidak didukung, maka kami bisa melanjutkan dan menutup mekanisme lintas perbatasan. Perpanjangan teknis untuk jangka waktu tertentu tidak akan kami terima," tegasnya.
Usulan Moskow soal perpanjangan enam bulan juga divoting dalam rapat Dewan Keamanan PBB pekan ini. Namun hanya Rusia dan China yang mendukung usulan itu. Sekitar 10 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya memilih abstain, sedangkan Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis menolaknya.
Untuk bisa diadopsi, sebuah resolusi membutuhkan sedikitnya sembilan suara dukungan tanpa adanya veto. Terdapat lima negara anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, yakni Rusia, China, AS, Prancis dan Inggris.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Dilarang 120 Negara, Rencana AS Pasok Bom Cluster ke Ukraina Dikritik':
Otorisasi semacam itu diperlukan karena pemerintah Suriah tidak menyetujui operasi bantuan PBB. Tahun 2020 dan 2022 lalu, mandat operasi itu habis namun berhasil diperbarui sehari usai berakhir.
Dalam penolakannya memperbarui operasi bantuan kemanusiaan PBB itu untuk masa sembilan bulan, Rusia berargumen bahwa operasi semacam itu melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Suriah. Moskow menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan seharusnya dikirim dari dalam negeri.
Namun langkah semacam itu meningkatkan kekhawatiran oposisi Suriah bahwa bantuan pangan dan bantuan lainnya akan berada di bawah kendali pemerintah.
Dewan Keamanan PBB awalnya mengesahkan pengiriman bantuan tahun 2014 ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Suriah dari wilayah Irak, Yordania dan dua titik di wilayah Turki. Namun Rusia dan China memangkasnya menjadi hanya satu titik di perbatasan Turki.
Suriah dilanda perang berkepanjangan sejak operasi penindakan terhadap para demonstran pro-demokrasi dilakukan tahun 2011 lalu di bawah pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, yang berujung perang sipil. Rusia mendukung rezim Assad, sedangkan AS mendukung oposisi Suriah.
Jutaan orang melarikan diri dari konflik Suriah dan jutaan orang lainnya terpaksa kehilangan tempat tinggal mereka akibat perang tak berkesudahan.
Baca juga: Ledakan Bom Mobil Tewaskan 8 Orang di Suriah |
AS Sebut Veto yang Dijatuhkan Rusia 'Tak Manusiawi'
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menyebut veto yang dijatuhkan Rusia itu sebagai tindakan yang 'tidak manusiawi'.
"Amerika Serikat sangat kecewa dengan veto tidak manusiawi dari Rusia terhadap bantuan kemanusiaan lintas perbatasan untuk Suriah," sebutnya.
"Kami telah berulang kali mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB harus mengesahkan perpanjangan akses lintas perbatasan selama 12 bulan ke Suriah demi mengamankan garis kehidupan vital bagi rakyat Suriah," tegas Miller dalam konferensi pers.
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam tanggapannya menyatakan AS akan terus bekerja dengan semua anggota Dewan Keamanan PBB untuk memperbarui operasi bantuan kemanusiaan itu dan menyerukan Rusia untuk mempertimbangkan kembali posisinya.
Sekjen PBB Antonio Guterres sendiri sebelumnya menyerukan pembaruan operasi bantuan kemanusiaan ke Suriah itu untuk 12 bulan. Guterres dalam tanggapannya menyatakan kekecewaan karena tidak ada kesepakatan yang dicapai Dewan Keamanan PBB soal operasi bantuan kemanusiaan itu.
