.webp)
Rencana Amerika Serikat (AS) memasok bom cluster, yang dilarang di sebanyak 120 negara, ke Ukraina menuai banyak kritikan. Presiden Joe Biden menyebut pasokan bom cluster sebagai 'keputusan yang sulit', namun Kyiv membutuhkannya karena kekurangan amunisi dalam pertempuran melawan Rusia.
Seperti dilansir AFP, Sabtu (8/7/2023), Pentagon mengumumkan paket bantuan militer terbaru untuk Ukraina pada Jumat (7/7) waktu setempat, yang mencakup 'dual-purpose improved conventional munitions' atau yang biasa disebut bom cluster. Ini berarti untuk pertama kalinya AS memasok bom cluster ke Ukraina.
Langkah itu menuai kecaman keras dari kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) karena bahaya besar yang diberikan oleh bom cluster yang tidak meledak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bom cluster yang dilarang oleh lebih dari 120 negara, merupakan senjata yang melepaskan sejumlah besar bom-bom berukuran lebih kecil yang bisa membunuh secara membabi-buta di wilayah yang luas dan mengancam warga sipil.
Bom cluster yang gagal meledak bisa memicu bahaya selama bertahun-tahun, bahkan setelah konflik berakhir.
Undang-undang (UU) tahun 2009 melarang ekspor bom cluster AS dengan tingkat kegagalan lebih tinggi dari 1 persen, yang mencakup hampir semua persediaan militer Washington.
Kritikan untuk AS datang dari Human Rights Watch (HRW) yang menyebut 'memindahkan senjata-senjata ini pasti akan menyebabkan penderitaan jangka panjang bagi warga sipil dan merusak kritikan keras secara internasional dari pihak-pihak yang menentangnya'.
Kritikan untuk AS juga datang dari Amnesty International, simak di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Saat Mic Pidato Joe Biden 'Tak Bersahabat', Picu Gelak Tawa Audiensi':
Sementara Amnesty International menyerukan agar pemerintahan Biden 'memahami bahwa keputusan apa pun yang memungkinkan penggunaan bom cluster secara lebih luas dalam perang ini, kemungkinan akan mengarah pada satu hasil yang bisa diprediksi: kematian lebih lanjut dari warga sipil'.
"Bom cluster adalah senjata membabi-buta yang memberikan ancaman besar bagi kehidupan warga sipil, bahkan jauh setelah konflik berakhir. Pemindahan dan penggunaannya oleh negara mana pun dalam keadaan apa pun tidak sesuai dengan hukum internasional," tegas Amnesty International memperingatkan.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres juga menentang langkah AS tersebut, dengan seorang juru bicaranya mengatakan Guterres 'tidak ingin adanya penggunaan bom cluster secara berkelanjutan di medan perang'.
Biden Sebut Pasokan Bom Cluster Jadi 'Keputusan Sulit'
Menanggapi rentetan kritikan itu, Biden mengatakan bahwa keputusan untuk memasok bom cluster menjadi keputusan sulit baginya. Namun dia juga menegaskan bahwa pasukan Ukraina sedang kehabisan amunisi dalam pertempuran sengit melawan Rusia untuk merebut kembali wilayahnya.
"Itu adalah keputusan yang sangat sulit bagi saya. Ngomong-ngomong, saya mendiskusikan ini dengan sekutu-sekutu kami," tutur Biden saat berbicara kepada CNN.
"Ukraina kehabisan amunisi," sebutnya. "Mereka memiliki senjata untuk menghentikan Rusia sekarang -- mencegah mereka menghentikan serangan Ukraina melalui area ini -- atau tidak sama sekali. Dan saya pikir mereka membutuhkannya," ucap Biden menjelaskan posisi AS.
Secara terpisah, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengungkapkan Kyiv telah memberikan jaminan untuk menggunakan bom cluster dengan sangat hati-hati. Disebutkan Sullivan bahwa pemerintah Ukraina 'memiliki setiap insentif untuk meminimalkan risiko bagi warga sipil, karena itu warga negara mereka'.
