.webp)
Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengumumkan bahwa pemerintahannya akan memblokir pembangunan Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia yang baru di dekat gedung parlemen yang ada di ibu kota Canberra. Alasannya, Kedubes baru Rusia itu menjadi ancaman bagi keamanan nasional Australia.
Seperti dilansir AFP, Kamis (15/6/2023), Rusia saat ini memegang hak sewa untuk sebidang tanah di dekat Gedung Parlemen Australia di Canberra, di mana direncanakan untuk membangun gedung kedutaan yang baru.
Albanese mengatakan bahwa setelah menerima saran dari badan-badan intelijen, undang-undang (UU) baru akan diberlakukan untuk memblokir pembangunan dengan alasan demi keamanan nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah telah menerima nasihat keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran baru Rusia yang begitu dekat dengan Gedung Parlemen," ucap Albanese kepada wartawan setempat.
"Kami bertindak cepat untuk memastikan lokasi sewa tidak menjadi kehadiran diplomatik resmi," tegasnya.
Pemerintah Australia berusaha untuk mengakhiri perjanjian sewa itu, yang ditandatangani sejak tahun 2008 lalu, namun gagal. Karena itu, pemerintahan Albanese mengambil langkah lanjutan dengan memberlakukan UU baru demi memblokir pembangunan di atas tanah tersebut.
UU baru yang telah mendapatkan dukungan bipartisan itu tidak akan menghentikan Rusia untuk memiliki jejak diplomatik di Australia, melainkan hanya akan menghalangi Moskow untuk membangun gedung kedutaan dengan lokasi yang sangat dekat dengan gedung parlemen.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga '10 Orang Tewas Akibat Kecelakaan Bus di Australia':
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Clare O'Neil, secara terpisah, menggambarkan lokasi itu 'berbatasan langsung' dengan gedung parlemen Australia dan memberikan ancaman yang jelas.
"Masalah utama dengan usulan Kedutaan Besar Rusia kedua di Canberra adalah lokasinya. Lokasinya berbatasan langsung dengan gedung parlemen," sebutnya.
"Pemerintah telah menerima nasihat keamanan nasional yang jelas bahwa ini akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional kita, dan itulah sebabnya pemerintah bertindak tegas hari ini untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lama ini," jelas O'Neil.
Lebih lanjut, Albanese menyatakan dirinya mengharapkan reaksi keras dari para diplomat Rusia yang ada di Australia, yang sebelumnya mengancam akan melawan kasus ini lewat pengadilan.
"Kami akan menunggu respons apa yang terjadi, tapi kami juga sudah mengantisipasi hal itu," ucapnya.
"Kami tidak mengharapkan Rusia berada dalam posisi untuk berbicara soal hukum internasional, mengingat penolakan mereka terhadap itu secara konsisten dan terang-terangan dengan invasi mereka ke Ukraina," tegas Albanese.
Kedubes Rusia di Canberra sebelumnya menegaskan berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan, meskipun ada keberatan dari pemerintah Australia.
Menanggapi langkah terbaru dari pemerintahan Albanese ini, seorang diplomat Rusia menyatakan pihak kedutaan tengah mencari 'nasihat hukum' untuk masalah tersebut. "Kedutaan tengah mencari nasihat hukum," ucap seorang diplomat Rusia yang enggan disebut namanya kepada AFP.
