.webp)
Amerika Serikat (AS) bersama China dan Rusia terlibat perdebatan sengit saat membahas soal Korea Utara (Korut) dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang digelar pada Senin (20/3) waktu setempat.
Perdebatan terjadi saat ketiga negara itu saling berargumen soal siapa yang patut disalahkan atas rentetan peluncuran rudal balistik dan pengembangan program senjata nuklir Korut. Demikian seperti dilansir Reuters, Selasa (21/3/2023).
Sebanyak 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan untuk membahas apa yang disebut oleh Pyongyang sebagai peluncuran rudal balistik antarbenua terbesar, Hwasong-17, beberapa hari lalu. Korut diketahui berada di bawah sanksi PBB atas program rudal dan nuklirnya sejak tahun 2006.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
China dan Rusia menyalahkan latihan militer gabungan yang digelar Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) karena memprovokasi Korut. Sementara AS menuduh Beijing dan Moskow yang semakin mendorong Pyongyang dengan melindungi negara terisolasi itu dari lebih banyak sanksi.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menurut seorang pejabat senior PBB dalam sidang itu, tetap 'sangat prihatin atas perpecahan yang terjadi yang telah mencegah komunitas internasional untuk bertindak atas persoalan ini'.
Wakil Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva menggambarkan aktivitas militer AS-Korsel sebagai 'belum pernah terjadi sebelumnya', sedangkan Wakil Dubes China Geng Shuang mempertanyakan apakah itu merupakan latihan defensif dan menyalahkan kedua negara itu karena meningkatkan ketegangan.
"Latihan-latihan ini sudah berlangsung lama, itu digelar rutin. Itu murni bersifat defensif ... Amerika Serikat tidak memiliki niat bermusuhan terhadap DPRK," tegas Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, menggunakan nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.
Simak juga Video 'Harapan dan Kekhawatiran AS atas Pertemuan Xi Jinping-Putin':
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Selama beberapa tahun terakhir, Dewan Keamanan PBB terpecah soal cara menangani Korut. China dan Rusia, yang memiliki hak veto sama seperti AS, Inggris dan Prancis, menyebut lebih banyak sanksi untuk Pyongyang tidak akan membantu dan menginginkan agar langkah semacam itu dilonggarkan.
Geng menyatakan langkah itu dimaksudkan sebagai isyarat niat baik untuk berusaha dan menciptakan kondisi yang menguntungkan demi pengurangan ketegangan.
Dalam argumennya, Thomas-Greenfield menilai pencabutan sanksi-sanksi PBB akan sama saja memberikan 'penghargaan' kepada Korut 'karena tidak melakukan apapun untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan'. Dia menuduh otoritas Pyongyang telah merampas bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan rakyatnya.
China dan Rusia juga membahas soal kekhawatiran nuklir terkait pakta keamanan AUKUS yang melibatkan tiga negara, yakni AS, Inggris dan Australia. Diketahui bahwa pakta keamanan itu akan membuat Australia mengembangkan program kapal selam bertenaga nuklir dengan AS dan Inggris.
Washington dan London sama-sama menolak kekhawatiran yang disampaikan oleh Beijing dan Moskow soal AUKUS. Ditegaskan kedua negara bersekutu itu bahwa AUKUS tidak melanggar Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.
"Program nuklir dan rudal balistik ilegal dari Korea Utara melanggar banyak resolusi Dewan (Keamanan PBB). Jadi tidak ada perbandingan dengan AUKUS," tegas Wakil Dubes Inggris untuk PBB James Kariuki.
