.webp)
Amerika Serikat menuduh China dan Rusia "mendorong" peluncuran rudal Korea Utara (Korut) dengan menggagalkan tanggapan bersama dari Dewan Keamanan PBB tentang masalah tersebut.
Dilansir kantor berita AFP, Selasa (21/3/2023), Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengecam Beijing dan Moskow karena menolak "terlibat dalam diplomasi dengan itikad baik." Dia menuduh bahwa sikap kedua negara itu yang menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB telah mendorong Korea Utara untuk meluncurkan rudal balistik tanpa hukuman.
"Berapa kali DPRK harus melanggar kewajiban resolusi Dewan Keamanan PBB sebelum China dan Rusia berhenti melindungi rezim DPRK?" ujar Thomas-Greenfield pada pertemuan Dewan Keamanan PBB. DPRK merupakan singkatan nama resmi Korea Utara, Republik Demokratik Rakyat Korea.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya pada Mei tahun lalu, China dan Rusia memveto resolusi DK PBB yang menjatuhkan sanksi-sanksi baru terhadap Pyongyang.
Sejak itu, DK PBB belum mengadopsi resolusi apa pun tentang masalah ini, meskipun terjadi beberapa peluncuran rudal oleh Korea Utara, yang terbaru terjadi pada akhir pekan lalu.
Dewan Keamanan PBB terakhir bertindak serempak terhadap Korea Utara pada 2017. Di bawah presiden saat itu Donald Trump, pemerintah AS mempelopori tiga resolusi dengan suara bulat yang memberlakukan tiga putaran sanksi ekonomi berat terhadap Pyongyang setelah uji coba rudal dan nuklir.
Simak Video 'Harapan dan Kekhawatiran AS atas Pertemuan Xi Jinping-Putin':
Dalam pernyataan bersama pada hari Senin (20/3), sembilan anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Amerika Serikat, Prancis, Jepang dan Korea Selatan, mengecam "jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya" dari peluncuran rudal Korut, dengan mengatakan "krisis yang berkembang tidak hanya mengancam kawasan tetapi juga perdamaian dan stabilitas global. ."
"DPRK sedang menguji tekad dan tujuan Dewan dan Dewan harus bertindak," bunyi pernyataan itu.
China dan Rusia menolak bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut, dengan mengatakan bahwa latihan militer bersama Washington dengan Korea Selatan-lah yang harus disalahkan.
