Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida memecat salah satu stafnya pada hari Sabtu (4/2) gegara komentar homofobik yang disebutnya "keterlaluan".
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (4/2/2023), Masayoshi Arai yang menjabat sebagai salah satu sekretaris Kishida, pada hari Jumat (3/2) mengatakan bahwa dia "bahkan tidak ingin melihat pasangan sesama jenis yang sudah menikah".
Arai mengatakan dia "tidak suka jika mereka tinggal bertetangga" dan bahwa orang-orang akan "meninggalkan negara ini jika kita mengizinkan pernikahan sesama jenis".
Kishida menyebut komentar stafnya itu "keterlaluan" dan "tidak sesuai" dengan masyarakat inklusif yang ingin dicapai pemerintah.
"Saya membuat keputusan untuk membebaskannya dari posisinya sebagai sekretaris," kata Kishida kepada wartawan.
Arai kemudian meminta maaf. Pria berumur 55 tahun itu mengatakan bahwa pernyataannya tidak pantas, meskipun itu adalah pendapat pribadinya.
Pemecatan itu merupakan pukulan lebih lanjut bagi pemerintahan Kishida, yang menghadapi anjloknya peringkat dukungan publik sejak tahun lalu.
Kishida telah kehilangan empat menteri hanya dalam tiga bulan atas tuduhan penyimpangan keuangan atau hubungan dengan Gereja Unifikasi yang kontroversial.
Jepang adalah satu-satunya negara di Kelompok Tujuh (G7) negara industri yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis, meskipun jajak pendapat media baru-baru ini menunjukkan mayoritas mendukung penyatuan semacam itu.
Pekan ini, PM Kishida mengatakan kepada parlemen bahwa pernikahan sesama jenis akan "mempengaruhi masyarakat" dan oleh karena itu anggota parlemen harus "sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan masalah ini".
