Penguasa Gaza, kelompok Hamas, mengutuk Sudan karena setuju untuk melanjutkan normalisasi hubungan dengan Israel, melanggar dukungan puluhan tahun untuk kelompok militan Palestina itu.
Pada hari Kamis (2/2), dalam kunjungan pertama menteri luar negeri Israel ke Khartoum, ibu kota Sudan, kedua pemerintah sepakat untuk melanjutkan proses normalisasi yang disepakati pada Januari 2021.
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (4/2/2023), Hamas mengutuk langkah tersebut, yang disebutnya "bertentangan dengan sikap umum Sudan yang menentang normalisasi hubungan dengan negara pendudukan Israel dan mendukung tujuan perjuangan Palestina".
Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyerukan "pada kepemimpinan Sudan untuk mundur dari keputusan ini yang bertentangan dengan kepentingan saudara-saudara Sudan dan hanya akan melayani agenda pendudukan Israel."
Selama tiga dekade pemerintahan jenderal Omar al-Bashir, Sudan adalah salah satu pendukung paling setia Hamas dan kelompok militan lainnya. Namun, sejak penggulingannya menyusul protes massal pada April 2019, kebijakan tersebut telah dibatalkan.
Seorang juru bicara Jihad Islam, kelompok militan Palestina lainnya, menggambarkan langkah itu sebagai "aib bagi negara Arab setinggi Sudan".
Sebelumnya pada tahun 2020, Bahrain, Maroko, dan Uni Emirat Arab telah menormalisasi hubungan mereka dengan Israel, melanggar kebijakan lama Liga Arab bahwa tidak boleh ada normalisasi tanpa perjanjian damai dengan Palestina.
Pada Januari 2021, Sudan secara resmi setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan Amerika Serikat menghapusnya dari daftar "negara sponsor terorisme", tetapi hubungan itu tidak pernah diformalkan.
