.webp)
Arab Saudi tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika tidak ada solusi dua negara dengan Palestina. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud dalam sebuah tweet oleh Kementerian Luar Negeri Saudi pada hari Jumat (20/1).
Dilansir kantor berita AFP, Jumat (20/1/2023), pernyataan Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos tersebut disampaikan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas normalisasi dengan Arab Saudi dalam pembicaraan dengan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan di Yerusalem pada hari Kamis (19/1) waktu setempat.
"Normalisasi sejati dan stabilitas sejati hanya akan terwujud... dengan memberikan rakyat Palestina sebuah negara," kata Pangeran Faisal kepada Bloomberg di KTT tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arab Saudi, pengekspor minyak terbesar dunia, adalah mitra dekat Amerika Serikat. Namun, Saudi telah berulang kali menolak untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, sekutu Amerika Serikat, karena pendudukannya atas wilayah Palestina.
Perjanjian Abraham atau Abraham Accords yang ditengahi AS pada tahun 2020 melihat tetangga-tetangga kerajaan itu - Uni Emirat Arab dan Bahrain - menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel.
Netanyahu telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk melihat Arab Saudi bergabung dalam daftar tersebut.
Dalam pembicaraan mereka pada hari Kamis, Netanyahu dan Sullivan membahas "langkah-langkah untuk memperdalam Abraham Accords ... dengan penekanan pada terobosan dengan Saudi," kata kantor pemimpin Israel tersebut.
Lihat juga video 'Lautan Warga Israel Desak PM Netanyahu Mundur, Bendera Palestina Berkibar':
Tepi Barat dan Jalur Gaza ditambah Yerusalem timur yang dicaplok Israel telah lama disebut-sebut sebagai dasar negara Palestina dalam solusi "dua negara" untuk konflik yang berkepanjangan tersebut.
Namun tujuan itu semakin jauh untuk dicapai, dengan Tepi Barat yang diduduki terpecah-pecah oleh permukiman Yahudi.
Netanyahu berencana untuk melanjutkan kebijakan perluasan permukiman yang meningkat di Tepi Barat, dengan partai-partai Yahudi ultra-Ortodoks dalam koalisinya menganjurkan aneksasi beberapa wilayah.
