.webp)
Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Malaysia memberikan lampu hijau bagi 114 warga negara Myanmar untuk dideportasi dari Malaysia. Kelompok-kelompok HAM mengecam keputusan tersebut dan mendesak pemerintah Malaysia untuk mempertimbangkannya kembali.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (14/12/2022), Malaysia mendeportasi sekitar 1.000 warga negara Myanmar hanya beberapa minggu setelah kudeta militer di negara asal mereka pada tahun 2021. Deportasi tetap dilakukan meskipun ada penolakan keras dari Amerika Serikat dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Pengadilan kemudian mengabulkan penangguhan deportasi untuk 114 warga negara Myanmar sambil menunggu tinjauan yudisial. Pemerintah Malaysia pun mengajukan permohonan pada bulan Mei lalu untuk mencabut masa penangguhan tersebut. Dalam sidang putusan pada Selasa (13/12), Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur mengabulkan permohonan pemerintah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keputusan pengadilan ini menunjukkan betapa meskipun protes internasional, seruan untuk menghentikan pemulangan paksa orang-orang dari Myanmar terus diabaikan," kata pernyataan bersama dari kelompok-kelompok HAM Amnesty International dan Asylum Access Malaysia.
"Meskipun penangguhan deportasi dicabut hari ini, kami sangat mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencananya," imbuhnya.
Pernyataan itu menambahkan bahwa pemerintah baru Malaysia "harus mengakhiri pendekatannya yang tidak jujur dalam mengkritik otoritas militer Myanmar sambil terus secara diam-diam membuat orang-orang diusir kembali".
Tidak diketahui kapan 114 orang itu akan dikirim kembali ke Myanmar. Pejabat-pejabat imigrasi menolak berkomentar.
Simak juga 'Ratusan Pengungsi Rohingya Terdampar di Aceh Utara':
Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak kudeta militer tahun lalu. Lebih dari 2.300 orang telah tewas dalam penumpasan oleh militer terhadap para demonstran antikudeta, yang menurut kelompok-kelompok HAM termasuk penghancuran desa, pembunuhan massal dan serangan udara terhadap warga sipil.
Junta militer Myanmar telah menyalahkan para pejuang antikudeta atas kematian hampir 3.900 warga sipil.
Pada Oktober lalu, organisasi Human Rights Watch mengatakan Malaysia, sejak April, telah memulangkan lebih dari 2.000 warga negara Myanmar, termasuk para pembelot militer.
UNHCR, badan pengungsi PBB, juga mengatakan telah menerima "beberapa laporan yang mengganggu" tentang pemulangan paksa para pengungsi dan pencari suaka sejak April lalu.
