.webp)
Dia juga melontarkan kritikan terhadap keputusan Anwar menunjuk dirinya sendiri untuk merangkap jabatan sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Menurut Muhyiddin, langkah itu akan mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan kemungkinan korupsi besar-besaran seperti yang terjadi dalam skandal 1MDB sebelumnya.
PM terakhir yang juga merangkap jabatan sebagai Menkeu adalah Najib Razak, dari tahun 2008-2018 lalu. Najib dilengserkan dalam pemilu tahun 2018 lalu setelah terseret skandal mega korupsi 1MDB.
Lebih lanjut, Muhyiddin mempertanyakan bagaimana rakyat dan investor bisa menaruh kepercayaan pada kepemimpinan Anwar. Dia juga mengklaim bahwa susunan kabinet Anwar menunjukkan pemimpin koalisi Pakatan Harapan itu telah berkompromi dengan prinsip-prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya itu, Muhyiddin juga mengklaim ada sejumlah individu yang dikenal dengan chauvinisme ekstrem yang ditunjuk memimpin kementerian tertentu dan akan memicu kontroversi serta berpotensi memunculkan kebijakan rasial ekstrem nantinya. Dia tidak menyebut lebih lanjut nama individu yang dimaksud.
Terakhir, Muhyiddin menilai agenda reformasi yang diperjuangkan Anwar saat ini terasa hampa karena dia tidak bisa mempertahankan perjuangan partainya sendiri, Partai Keadilan Rakyat (PKR), dalam memerangi korupsi dan menegakkan pemerintahan yang baik dalam penunjukan menteri dalam kabinet.
"Nilainya sebagai pemimpin sejati yang pantas dihormati dan bermartabat sekarang sangat dipertanyakan," ucap Muhyiddin.
Belum ada tanggapan resmi dari Anwar terkait kritikan Muhyiddin ini.
Namun direktur komunikasi Pakatan Harapan Fahmi Fadzil menyerukan Muhyiddin untuk berhenti melontarkan serangan dan tuduhan keterlaluan terhadap Anwar dan susunan kabinet pemerintahannya. Pakatan Harapan merupakan koalisi politik pimpinan Anwar yang meraup kursi terbanyak dalam parlemen Malaysia.
"Mungkin Muhyiddin lupa, tapi ini bukan pemerintahan Pakatan Harapan di mana Perdana Menteri bisa menunjuk siapa saja yang dia mau. Ini adalah pemerintahan persatuan yang dibentuk bersama, di mana kebijakan atau keputusan penting akan diambil melalui konsultasi, termasuk penunjukan menteri kabinet," jelas Fahmi dalam pernyataan via Facebook seperti dilansir Malay Mail.
Total ada 28 anggota kabinet, termasuk Anwar sendiri, yang diumumkan pada Jumat (2/12) malam. Anwar menunjuk Ahmad Zahid dan Fadillah Yusof sebagai Wakil PM -- pertama kali ada dua Wakil PM di Malaysia. Anwar juga menunjuk dirinya untuk merangkap jabatan sebagai Menkeu.
Jumlah total anggota kabinet Anwar itu merupakan pengurangan dari 32 menteri dalam dua pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Ismail Sabri Yaakob dan mantan PM Muhyiddin Yassin sendiri. Kabinet itu juga mencerminkan komitmen Anwar untuk menyusun kabinet lebih ramping dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Jajaran menteri dalam kabinet Anwar itu telah resmi dilantik di Istana Negara pada Sabtu (3/12) sore waktu setempat, dengan pengambilan sumpah jabatan dilakukan di hadapan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah.
(nvc/idh)
