.webp)
Pemerintah China memberikan reaksi keras atas kunjungan langsung sejumlah anggota parlemen Inggris ke Taiwan, pekan ini. Kunjungan itu dikecam sebagai 'campur tangan kotor' terhadap urusan dalam negeri China, dengan otoritas Beijing mengancam respons kuat untuk setiap tindakan yang membahayakan kepentingan negaranya.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (2/12/2022), Kedutaan Besar China di London merilis pernyataan menanggapi kunjungan yang tengah berlangsung oleh anggota komisi urusan luar negeri parlemen Inggris ke Taiwan. Kedutaan China menyebut kunjungan itu sebagai 'pelanggaran mencolok' terhadap prinsip satu-China.
China mengklaim Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan bagian dari kebijakan 'satu-China'. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan China tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pihak China mendesak pihak Inggris untuk mematuhi komitmennya, menghentikan setiap tindakan yang melanggar prinsip satu-China, dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China," tegas juru bicara Kedutaan Besar China di London dalam pernyataan via Twitter.
"Langkah pihak Inggris yang membahayakan kepentingan China akan ditanggapi dengan respons kuat dari pihak China," imbuh juru bicara itu memperingatkan.
Dia mengatakan bahwa kunjungan anggota parlemen Inggris itu mengirimkan pesan yang salah kepada pihak-pihak yang menginginkan Taiwan merdeka.
Dalam kunjungannya, anggota komisi urusan luar negeri pada parlemen Inggris itu telah bertemu Perdana Menteri (PM) Su Tseng-chang pada Kamis (1/12) waktu setempat dan dijadwalkan bertemu Presiden Tsai Ing-Wen pada Jumat (2/12) waktu setempat.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Hubungan diplomatik antara Inggris dan China memburuk dalam beberapa tahun terakhir, dengan kedua negara terlibat perselisihan soal hak asasi manusia (HAM), kebijakan ekonomi dan pendekatan China terhadap Hong Kong yang merupakan bekas koloni Inggris.
Kunjungan anggota parlemen Inggris itu disebut sebagai bagian dari upaya memeriksa pergeseran kebijakan luar negeri Inggris terhadap kawasan Indo-Pasifik, yang diidentifikasi pemerintah sebagai prioritas ekonomi dan diplomatik sejak keluar dari Uni Eropa.
Komisi urusan luar negeri merupakan lembaga dalam parlemen, yang terpisah dari pemerintah dan terdiri atas para anggota parlemen terpilih dari berbagai partai politik. Komisi itu mengawasi kebijakan pemerintah, namun tidak memiliki kekuatan hukum.
"Sungguh benar bahwa negara demokrasi terlibat dalam dialog satu sama lain," tegas ketua komisi urusan luar negeri parlemen Inggris, Alicia Kearns, mengomentari tanggapan China.
"Sementara Partai Komunis China memilih untuk menutup dialog dengan menjatuhkan sanksi pada anggota parlemen Inggris, saya meyakini bahwa terlibat dengan, dan mendengarkan, sahabat-sahabat kita di seluruh kawasan Indo Pasifik itu penting," sebutnya.
Pemerintah Inggris tidak mengomentari pernyataan Kedutaan Besar China. Inggris diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, namun menjaga hubungan tidak resmi dan berkomitmen mendorong kerja sama di berbagai sektor termasuk perdagangan.
Dalam pernyataannya, Kearns mengatakan dirinya telah mengundang PM Su berkunjung ke parlemen Inggris. "Untuk melihat lebih banyak tentang orang-orang kami dan budaya kami dan masyarakat kami dan bagaimana kami berusaha mewakili masyarakat kami di parlemen," jelasnya.
