.webp)
Anwar Ibrahim memberikan pernyataan pertamanya setelah resmi dilantik menjadi Perdana Menteri (PM) baru Malaysia. Anwar menegaskan dirinya akan menjalankan amanah yang diberikan kepadanya sebagai PM dengan kerendahan hati dan penuh tanggung jawab.
"Amanah akan dipikul dengan penuh kerendahan hati dan tanggung jawab," ucap Anwar dalam pernyataan via akun Twitter resminya, seperti dikutip pada Kamis (24/11/2022).
"Tugas berat ini akan saya jalankan sesuai kehendak dan hati nurani rakyat bersama tim," imbuhnya, sembari menyertakan tagar berbunyi #DemiPertiwi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini menjadi pernyataan pertama Anwar kepada publik setelah dirinya resmi dilantik menjadi PM Malaysia pada Kamis (24/11) sore waktu setempat.
Pelantikan Anwar sebagai PM Malaysia digelar di Istana Negara sekitar pukul 17.00 waktu setempat. Anwar mengucapkan sumpah jabatannya sebagai PM di hadapan Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
"Saya, Anwar Ibrahim setelah ditunjuk untuk memegang jabatan Perdana Menteri, bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan dengan jujur menjalankan tugas jabatan saya dengan segala upaya saya dan bahwa saya akan mengabdikan kesetiaan saya yang sejati kepada Malaysia," ucap Anwar saat membaca sumpah jabatannya.
Sultan Abdullah sebelumnya menunjuk Anwar menjadi PM Malaysia setelah pemilu 19 November berujung parlemen gantung, di mana tidak ada partai yang meraup mayoritas mutlak untuk membentuk pemerintahan baru dan menunjuk PM selanjutnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video: Anwar Ibrahim: Tokoh Reformasi yang Sempat Dibui, Kini Jadi PM Malaysia
Penunjukan Anwar diumumkan Istana Negara setelah Sultan Abdullah menggelar rapat khusus dengan Raja-raja Melayu untuk meminta pandangan soal pembentukan pemerintahan baru.
Penunjukan PM oleh Raja Malaysia itu diatur dalam Konstitusi Federal dan didasarkan pada sistem monarki konstitusional unik yang dianut Malaysia sejak lama.
Diketahui bahwa Pasal 40 ayat 2(a) dan Pasal 43 ayat 2(a) pada Konstitusi Federal Malaysia mengatur soal wewenang Raja Malaysia untuk menunjuk Perdana Menteri yang diyakini memiliki dukungan mayoritas dalam parlemen atau Dewan Rakyat.
