Raja Malaysia Minta Nama Perdana Menteri Diserahkan Paling Lambat Besok

ADVERTISEMENT

Raja Malaysia Minta Nama Perdana Menteri Diserahkan Paling Lambat Besok

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Minggu, 20 Nov 2022 15:30 WIB
The incoming 16th King of Malaysia, the sixth Sultan of Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Ahmad Shah Al-Mustain Billah, salutes beside Queen Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj, while Malaysias Prime Minister Mahathir Mohamad (C) observes during the welcoming ceremony at the Parliament House in Kuala Lumpur on January 31, 2019. (Photo by MOHD RASFAN / AFP)
Foto: Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah (AFP/MOHD RASFAN)
Kuala Lumpur -

Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, meminta koalisi dengan jumlah kursi terbanyak dalam pemilihan umum ke-15 (GE15) untuk segera melapor ke Istana Negara. Raja meminta nama calon perdana menteri dan aliansi yang disepakati guna membentuk pemerintahan baru diserahkan ke Istana sebelum pukul 14.00 waktu setempat besok.

Dilansir Bernama, Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin mengatakan bahwa Al-Sultan Abdullah telah diberitahu oleh Komisi Pemilihan (EC) bahwa tidak ada partai politik yang dapat memperoleh mayoritas sederhana untuk membentuk pemerintahan baru setelah GE15 kemarin.

Sebagai informasi, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Malaysia mengalami parlemen gantung di mana tidak ada satu pun partai yang mampu meraih mayoritas suara. Padahal, untuk membentuk pemerintahan, mereka harus mengantongi 112 kursi dari 222 kursi yang ada.

Kembali ke Ahmad Fadil. Dia mengungkapkan bahwa Istana Negara telah meminta kerja sama dari Ketua Dewan Rakyat petahana Tan Sri Azhar Azizan Harun untuk memberi tahu wakil rakyat yang baru terpilih untuk segera menyerahkan koalisi yang disepakati dan nama calon PM mereka ke Istana Negara.

"Sesuai dengan Pasal 40(2)(a) dan Pasal 43(2)(a) Konstitusi Federal, dekrit dan keputusan Yang Mulia tentang pembentukan pemerintah federal baru dan penunjukan Perdana Menteri melalui proses ini adalah final," katanya dalam sebuah pernyataan hari ini.

Pada pukul 13.15 waktu setempat hari ini, Al-Sultan Abdullah melakukan audiensi dengan ketua Komisi Eropa Tan Sri Abdul Ghani Salleh di Istana Negata dan menerima dokumen hasil resmi GE15.

Ahmad Fadil mengatakan Al-Sultan Abdullah juga berpesan kepada masyarakat dan pimpinan partai politik untuk mentaati dan menghormati proses demokrasi serta menerima hasil GE15 dengan hati terbuka demi kepentingan negara.

"Yang Mulia juga mengingatkan bahwa negara membutuhkan pemerintahan yang stabil dan memiliki kredibilitas serta integritas untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan mendorong agenda kemakmuran nasional," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Raja juga mengajak masyarakat untuk berdoa agar pembentukan pemerintahan baru berjalan lancar dan Malaysia terus diberkahi dan dilindungi dari segala bentuk bencana dan malapetaka.

Untuk diketahui, dalam pemilu yang digelar kemarin, Pakatan Harapan (PH) memperoleh 82 kursi parlemen, diikuti oleh Perikatan Nasional 73 kursi, dan Barisan Nasional 30 kursi.

Setiap partai atau koalisi perlu memperoleh mayoritas sederhana yakni 112 kursi di parlemen dari 222 kursi yang ada untuk membentuk pemerintahan baru.

Dengan gagalnya partai politik memperoleh mayoritas kursi, maka mau tidak mau mereka harus membangun aliansi mayoritas untuk membentuk pemerintahan. Raja Malaysia juga dapat terlibat, karena ia memiliki kekuasaan untuk menunjuk Perdana Menteri, seorang anggota parlemen yang diyakini dapat memimpin mayoritas.

Saat ini, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin pun sama-sama mengklaim sudah bisa membentuk pemerintahan berikutnya, meski tidak mengungkap dengan siapa mereka bermitra.

Simak juga video 'Pemilu Malaysia: Anwar Ibrahim Unggul, Mahathir Keok':

[Gambas:Video 20detik]



(mae/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT