Amerika Serikat (AS) akan membantu Thailand mengembangkan pembangkit tenaga nuklir melalui sejumlah reaktor kecil, yang menjadi bagian program untuk memerangi perubahan iklim. Hal ini diumumkan langsung oleh Wakil Presiden AS Kamala Harris yang tengah berada di Bangkok dalam rangka KTT APEC.
Seperti dilansir AFP, Sabtu (19/11/2022), Gedung Putih menjelaskan bantuan itu merupakan bagian dari Net Zero World Initiative, sebuah proyek yang diluncurkan dalam pertemuan iklim di Glasgow tahun lalu. Dalam proyek itu, AS bermitra dengan sektor swasta dan para dermawan untuk mempromosikan energi bersih.
Thailand diketahui tidak memiliki pembangkit tenaga nuklir, dengan opini publik memburuk sejak bencana nuklir di Fukushima, Jepang, tahun 2011 lalu.
Disebutkan Gedung Putih bahwa AS akan menawarkan bantuan teknis kepada Thailand untuk mengerahkan teknologi pengembangan reaktor modular kecil, yang dibuat oleh pabrik dan portabel. Reaktor jenis itu secara umum dianggap lebih aman karena tidak memerlukan campur tangan manusia saat perlu dimatikan dalam situasi darurat.
"Kami benar-benar berharap dapat bekerja sama dengan Thailand untuk memanfaatkan keuntungan reaktor modular kecil dan sumber energi bersih yang bisa diandalkan," sebut seorang pejabat senior AS yang mendampingi Harris. Pejabat AS itu enggan disebut namanya.
Sebuah pernyataan Gedung Putih menyebut para pakar AS akan bekerja Thailand dalam pengerahan reaktor itu, yang akan memiliki 'standar keselamatan, keamanan dan nonproliferasi tertinggi'.
Rival-rival AS seperti China dan Rusia, serta Argentina, juga tengah mengembangkan reaktor modular kecil, yang prototipenya masih dalam fase desain.
Gedung Putih tidak menyebutkan secara detail soal kerangka waktunya, namun menyatakan akan mendukung Thailand -- yang sangat rentan terhadap perubahan iklim -- dalam mencapai tujuannya menjadi negara netral karbon tahun 2065 mendatang.
Harris yang tengah berada di Bangkok untuk menghadiri KTT APEC, dilaporkan akan membahas soal inisiatif tenaga nuklir dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-o-cha pada Sabtu (19/11) waktu setempat.
(nvc/idh)
