.webp)
Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol sangat marah setelah mengetahui polisi ternyata tidak segera mengambil tindakan usai menerima panggilan darurat soal situasi kerumunan yang berbahaya di Itaewon, saat perayaan Halloween digelar Sabtu (29/10) lalu.
Hal itu terjadi setelah Kepolisian Nasional Korsel mengungkapkan ada 11 panggilan darurat yang diterima kepolisian sekitar empat jam sebelum insiden desak-desakan mematikan terjadi. Demikian seperti dilansir kantor berita Korsel, Yonhap, Rabu (2/11/2022).
Kemarahan Yoon itu diungkapkan oleh seorang pejabat kantor kepresidenan Korsel, yang enggan disebut namanya, kepada Yonhap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut pejabat Korsel itu, Yoon mendapatkan daftar panggilan darurat yang diterima kepolisian lewat nomor hotline 112 pada Sabtu (29/10) malam lalu, sesaat sebelum memimpin rapat kabinet pada Selasa (1/11) waktu setempat.
Dalam rapat itu, Yoon memerintahkan seluruh situasi terkait tragedi Itaewon diselidiki 'secara menyeluruh tanpa keraguan' dan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab 'ditangani secara tegas sesuai dengan aturan hukum dan prinsip'.
Kepolisian Nasional Korsel, pada Selasa (1/11) waktu setempat, mengungkapkan isi transkrip dari 11 panggilan darurat yang mulai diterima sekitar empat jam sebelum insiden mematikan terjadi di Itaewon. Hal itu membuat banyak pihak meyakini tragedi yang menewaskan sedikitnya 156 orang itu seharusnya bisa dicegah.
Menurut transkrip yang dirilis kepolisian, banyak penelepon mengatakan mereka merasa seperti akan 'tergencet hingga tewas'.
Simak Video: Warga Jepang Tetap Rayakan Halloween Meski Ada Tragedi Itaewon
Kepala Kepolisian Nasional Korsel, Yoon Hee-keun, menyampaikan permohonan maaf dalam konferensi pers pada Selasa (1/11) pagi yang digelar setelah Presiden Korsel menerima daftar panggilan darurat itu. Yoon meminta maaf karena respons kepolisian 'tidak memadai' dan menjanjikan penyelidikan internal untuk mencari tahu kesalahan yang terjadi.
Rentetan permintaan maaf juga disampaikan jajaran pejabat tinggi Korsel, termasuk Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min dan Wali Kota Seoul Oh Se-hoon.
"Tidak ada hubungan langsung antara perintah Presiden Yoon dengan permintaan maaf banyak pejabat. Inspeksi internal kepolisian dan penyelidikan juga tidak masuk dalam lingkup komando kantor kepresidenan," jelas pejabat kepresidenan Korsel itu.
