PM Jepang Perintahkan Penyelidikan Gereja Unifikasi Usai Pembunuhan Abe

Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida pada Senin (17/10) memerintahkan penyelidikan pemerintah terhadap Gereja Unifikasi, yang menjadi sorotan usai pembunuhan mantan perdana menteri Shinzo Abe.

Dilansir kantor berita AFP, Senin (17/10/2022), sekte tersebut menjadi sorotan karena pria yang dituduh membunuh Shinzo Abe dilaporkan dimotivasi oleh kebenciannya terhadap gereja, yang dituduh menekan anggotanya untuk memberikan sumbangan yang besar.

Secara resmi dikenal sebagai Federasi Keluarga untuk Perdamaian dan Penyatuan Dunia, sekte ini didirikan di Korea oleh Sun Myung Moon dan para anggotanya kadang-kadang disebut "Moonies".

Gereja tersebut telah membantah melakukan kesalahan. Namun, para mantan anggotanya telah go public dengan kritik terhadap praktik gereja tersebut. Ditambah lagi dengan terungkapnya hubungan sekte tersebut dengan para politisi top.

Kishida "menginstruksikan saya untuk menggunakan hak kami untuk menyelidiki Gereja Unifikasi", Keiko Nagaoka, menteri pendidikan, budaya, olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi, mengatakan kepada para wartawan.

"Saya akan segera mulai," katanya.

Kishida diperkirakan akan berbicara tentang masalah itu pada Senin malam waktu setempat. Menurut media-media lokal, penyelidikan akan memeriksa apakah gereja tersebut telah merugikan kesejahteraan publik atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan statusnya sebagai kelompok agama.

Penyelidikan dapat mengarah pada perintah pembubaran di bawah undang-undang perusahaan keagamaan, yang akan membuat Gereja Unifikasi kehilangan statusnya sebagai organisasi keagamaan bebas pajak, meskipun masih dapat terus beroperasi.

Menurut media lokal, hanya dua kelompok agama di Jepang yang pernah menerima perintah seperti itu, salah satunya adalah sekte Aum Shinrikyo yang melakukan serangan gas sarin pada tahun 1995 di Tokyo, ibu kota Jepang.

Kelompok lainnya adalah kelompok yang menipu anggota.

Tetapi pemerintah Jepang dilaporkan ragu-ragu tentang kemungkinan mengeluarkan perintah seperti itu kepada Gereja Unifikasi karena masalah kebebasan beragama.