.webp)
China bersedia melakukan upaya maksimal untuk mengupayakan "penyatuan kembali" secara damai dengan Taiwan. Demikian disampaikan juru bicara pemerintah China pada Rabu (21/9), setelah berminggu-minggu manuver militer dan latihan perang China di dekat pulau itu.
Diketahui bahwa China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri. Namun, pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan China dan mengatakan hanya penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka.
China telah melakukan latihan militer di dekat Taiwan sejak awal bulan lalu setelah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taipei. Latihan militer China tersebut termasuk menembakkan rudal ke perairan dekat Taiwan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilansir dari kantor berita Reuters, Rabu (21/9/2022), Ma Xiaoguang, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, mengatakan pada konferensi pers di Beijing, bahwa China bersedia melakukan upaya maksimal untuk mencapai "penyatuan kembali" secara damai.
"Tanah air harus dipersatukan kembali dan pasti akan dipersatukan kembali," kata Ma. Tekad China untuk melindungi wilayahnya tidak tergoyahkan, tambahnya.
China sebelumnya telah mengusulkan model "satu negara, dua sistem" untuk Taiwan, mirip dengan formula di mana Hong Kong, bekas jajahan Inggris, kembali ke pemerintahan China pada 1997.
Simak juga 'Saat Militer Taiwan Gelar Latihan, Waspadai Serangan China':
Ma mengatakan Taiwan dapat memiliki "sistem sosial yang berbeda dari daratan" yang memastikan cara hidup mereka dihormati, termasuk kebebasan beragama, tetapi itu "di bawah prasyarat untuk memastikan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan".
Menurut jajak pendapat, semua partai politik utama Taiwan telah menolak proposal itu dan hampir tidak memiliki dukungan publik. Ini terutama setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada tahun 2020, setelah kota itu diguncang oleh aksi-aksi anti-pemerintah dan anti-China yang terkadang disertai kekerasan.
China juga tidak pernah menolak penggunaan kekerasan untuk membawa Taiwan kembali ke bawah kendalinya. Bahkan pada tahun 2005, China mengesahkan undang-undang yang memberi negara itu dasar hukum untuk tindakan militer terhadap Taiwan jika memisahkan diri atau terlihat akan memisahkan diri.
