.webp)
Wilayah-wilayah di timur dan selatan Ukraina yang dikuasai Rusia akan memulai pemungutan suara minggu ini untuk menjadi bagian integral dari Rusia. Sejumlah negara, termasuk Ukraina, pun mengecam rencana tersebut.
Seperti dilansir APNews, Rabu (21/9/2022), penjadwalan referendum akan dimulai pada Jumat (23/9) di Luhansk, Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhzhia dan Donetsk yang dikuasai Rusia. Sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pemungutan suara diperlukan sebagai akibat kekalahan Moskow dalam invasi yang dimulai hampir tujuh bulan lalu.
Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang juga wakil kepala Dewan Keamanan Rusia yang diketuai oleh Putin, mengatakan referendum yang melipat wilayah menjadi Rusia sendiri akan membuat perbatasan yang digambar ulang "tidak dapat diubah". Hal ini juga memungkinkan Moskow menggunakan "cara apa pun" untuk mempertahankannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemungutan suara, di wilayah yang sudah dikuasai Rusia, pasti akan mengikuti cara Rusia. Meski begitu, pihak Rusia memahami bahwa cara ini tidak mungkin diakui oleh pemerintah Barat yang mendukung Ukraina dengan militer dan dukungan lain yang telah membantu pasukannya merebut momentum di medan perang di timur dan selatan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengecam rencana pemungutan suara tersebut. Dia menuding itu hanya tipuan.
"Ukraina memiliki hak untuk membebaskan wilayahnya dan akan terus membebaskan mereka apa pun yang dikatakan Rusia," ucapnya seperti dalam cuitan.
Tak hanya Dmytro Kuleba, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan juga mengecam pemungutan suara itu. Dia menegaskan tidak akan pernah mengakui wilayah itu sebagai bagian dari Rusia.
"Kami tidak akan pernah mengakui wilayah ini sebagai apa pun selain bagian dari Ukraina," katanya, seraya menambahkan bahwa itu mencerminkan kemunduran Rusia di medan perang.
"Ini bukan tindakan negara yang percaya diri. Ini bukan tindakan kekuatan," lanjut dia.
Kemudian, di Sidang Majelis Umum PBB, New York, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengutuk referendum tersebut.
"Sangat, sangat jelas bahwa referendum palsu ini tidak dapat diterima," ucap Olaf.
Simak juga 'Rusia Luncurkan Serangkaian Serangan di Donbas':
