.webp)
Posisi Penasihat Negara dalam Kerajaan Inggris adalah posisi penting. Dua pangeran dan satu putri itu berstatus keluarga kerajaan yang tak lagi bertugas (non-working royals). Namun berkat posisi mereka sebagai Penasihat Negara, mereka adalah andalan raja dalam menjalankan tugas konstitusional bila raja jatuh sakit atau tidak sedang berada di Inggris.
Posisi itu diatur dalam UU Perwalian (Regency Act) Tahun 1937, di mana pasangan Raja dan empat anggota keluarga kerajaan yang sudah dewasa atau berusia di atas 21 tahun, dalam garis suksesi takhta, secara otomatis menjadi Penasihat yang bisa menggantikan Raja dalam tugas-tugas resminya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tugas resmi yang dimaksud mencakup pertemuan Privy Council, menandatangani dokumen-dokumen rutin dan menerima kredensial Duta Besar baru di Inggris.
 Pangeran Harry (Photo by Chris Jackson/Getty Images) |
Raja Charles ingin mengubah UU Perwalian (Regency Act) Tahun 1937 itu. Dilansir Telegraph, Charles menginginkan amendemen supaya hanya anggota keluarga kerajaan yang bertugas secara resmi saja yang bisa menjadi Penasihat Negara. Itu sama saja dengan mencopot Pangeran Andrew, Pangeran Harry, dan Putri Beatrice yang berstatus 'non-working royals'.
Amandemen UU itu hanya bisa dilakukan oleh parlemen Inggris. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pihak menyerukan kepada Istana Buckingham untuk mengusulkan amandemen UU itu agar Pangeran Andrew dan Pangeran Harry dicopot dari peran Penasihat Negara.
 Putri Beatrice (Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images) |
Raja Charles dilaporkan akan bertindak cepat dalam mengambil langkah-langkah yang relevan untuk mengubah UU tersebut.
Jika nantinya UU itu sungguh diamandemen, maka Putri Anne dan Pangeran Edward -- dua adik Raja Charles lainnya -- yang diketahui masih bertugas secara resmi untuk Kerajaan Inggris (working royals), akan diangkat ke posisi Penasihat Raja.
Selanjutnya, manuver II:
