.webp)
Belasan pejabat daerah di Rusia menyerukan Presiden Vladimir Putin untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Seruan itu dilontarkan di tengah laporan pasukan Moskow mengalami kemunduran dalam operasi militer di Ukraina.
Seperti dilansir CNN, Selasa (13/9/2022), menurut petisi dengan daftar tanda tangan yang diposting ke Twitter pada Senin (12/9) waktu setempat, para deputi kota dari 18 distrik yang ada di wilayah Moskow, Saint Petersburg dan Kolpino menyerukan pengunduran diri Putin.
"Kami, para deputi kota-kota Rusia, meyakini tindakan-tindakan Presiden Vladimir Putin merugikan masa depan Rusia dan warga negaranya," demikian bunyi petisi yang diposting oleh deputi lokal Distrik Semenovsky di Saint Petersburg, Ksenia Thorstrom.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menuntut pengunduran diri Vladimir Putin dari jabatan Presiden Federasi Rusia," cetus petisi itu.
Petisi itu diajukan menyusul pemilu regional dan kota yang pertama digelar sejak Rusia menginvasi Ukraina. Para kandidat pro-Kremlin diketahui menyapu kemenangan dalam pemilu itu.
"Teksi petisi itu ringkas dan tidak 'mendiskreditkan' siapapun. Jika Anda seorang deputi kota dan ingin bergabung, silakan," ucap Thorstrom dalam pernyataan terpisah via Twitter.
Secara terpisah, dewan salah satu distrik Moskow -- Lomonosovksy -- juga menuntut pengunduran diri Putin. "Pandangan Anda dan model pemerintahan Anda sudah ketinggalan zaman dan menghambat pembangunan Rusia dan potensi manusianya," sebut dewan distrik itu merujuk pada Putin.
Simak video 'Bendera Rusia Dirobek, Bendera Ukraina Dikibarkan di Kharkiv':
Pekan lalu, sejumlah deputi Smolninskoye di Saint Petersburg menyerukan parlemen Rusia, State Duma, mengajukan tuduhan makar terhadap Putin. Namun, menurut postingan Twitter seorang pejabat lokal, Nikita Yuferev, beberapa pejabat di antaranya kini menghadapi dakwaan mendiskreditkan militer Rusia.
Media lokal Rusia, The Moscow Times, menyebut seruan Putin mundur itu mencuat di tengah klaim adanya kecurangan dalam pemilu regional dan setelah pasukan Rusia dilaporkan mengalami kemunduran terbesar dalam invasinya di Ukraina.
Para pejabat yang menandatangani petisi itu diketahui berisiko dihukum di bawah undang-undang (UU) baru yang diberlakukan usai Rusia menginvasi Ukraina, yang melarang perbedaan pendapat bernada antiperang.
