.webp)
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merilis laporan terkait isu kemanusiaan di Xinjiang, Republik Rakyat China (RRC) yang menyatakan China melakukan kejahatan kemanusiaan di Xinjiang. Hal itu membuat China berang.
Dilansir AP (Associated Press), Kamis (1/9/2022), kantor hak asasi manusia PBB menyatakan penahanan diskriminatif China terhadap etnis Uyghur dan etnis muslim lain di Xinjing bisa jadi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Laporan itu berjudul 'OHCR Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China', bertanggal 31 Agustus 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikatakan dalam laporan itu adalah 'pelanggaran kemanusiaan yang serius' telah terjadi di Xinjiang di bawah kebijakan China untuk memerangi terorisme dan ekstremisme. Kebijakan tersebut mengasingkan etnis Uyghur dan etnis mulsim lainnya antara 2017 dan 2019.
Kemudian disebutkan ada 'pola penyiksan' dalam berbagai fasilitas pusat pendidikan kejuruan (vocational center) untuk warga Xinjiang. Pola penyiksaan itu termasuk di dalamnya ada kekerasan seksual.
Laporan itu memperingatkan soal penahanan yang semena-mena dan diskriminatif yang mengabaikan hak-hak dasar yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.
Laporan ini disusun berdasarkan wawancara mantan orang-orang yang ditahan di Xinjiang dan pihak lainnya yang mengetahui kondisi di delapan pusat penahanan Xinjiang. Laporan itu juga menyebut China tidak merespons permintaan informasi lebih lanjut.
Laporan itu menyerukan respons internasional terhadap dugaan penyiksaan China terhadap orang-orang Xinjiang. Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, telah mengunjungi Xinjiang pada Mei lalu.
Selanjutnya respons China
Simak Video 'Laporan PBB: China Langgar HAM Serius Kelompok Uighur di Xinjiang':
China Berang Atas Laporan PBB
Atas laporan itu, China membantah mentah-mentah laporan PBB itu. China menyatakan laporan PBB adalah bagian dari kampanye hitam Barat terhadap reputasi China.
"Kita belum melihat laporannya, tapi kita secara penuh menentang laporan semacam itu. Kita tidak berpikir itu bakal berakibat baik bagi semuanya. Kita semua tahu bahwa isu soal Xinjiang adalah isu bohong yang dibikin-bikin dari motivasi politis, bertujuan untuk menghancurkan stabilitas China dan mengganggu perkembangan China," kata diplomat China untuk PBB, ZHang Jun, beberapa jam sebelum laporan PBB terbit.
Tak hanya itu, China juga menyebut laporan PBB itu memutarbalikkan hukum dan kebijakan China.
"Berdasarkan disinformasi dan kebohongan yang direkayasa oleh kekuatan anti-China dan atas asumsi bersalah, apa yang disebut 'penilaian' ini memutarbalikkan hukum China, secara sembarang mencoreng dan memfitnah China, dan mencampuri urusan dalam negeri China," demikian respons otoritas China.
Lebih lanjut, China menuduh Kantor HAM PBB mengabaikan 'pencapaian' HAM yang dibuat bersama oleh 'seluruh kelompok etnis di Xinjiang'.
"Semua kelompok etnis, termasuk Uighur, merupakan anggota bangsa China yang setara," tegas otoritas China dalam responsnya.
"Xinjiang telah mengambil tindakan untuk memerangi terorisme dan ekstremisme sesuai dengan hukum, secara efektif membatasi aktivitas teroris yang sering terjadi. Saat ini, Xinjiang menikmati stabilitas sosial, pembangunan ekonomi, kemakmuran budaya dan kerukunan beragama. Orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang menjalani kehidupan yang bahagia dalam damai dan kepuasan," jelas otoritas China.
Selain itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, menuduh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya ada di balik laporan yang menyudutkan Beijing itu.
"China telah memperjelas posisi teguhnya dalam banyak kesempatan ... Laporan itu murni sebagai aksi yang diatur oleh AS dan beberapa negara Barat lainnya," tuduh Zhao dalam kesempatan terpisah.
