Otoritas China memberikan respons keras terhadap laporan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menyebut tindak kejahatan kemanusiaan mungkin telah terjadi dalam perlakuan Beijing terhadap warga etnis minoritas Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.
Seperti dilansir CNN dan Associated Press, Kamis (1/9/2022), laporan PBB itu menyebut 'penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap anggota Uighur dan kelompok mayoritas Muslim lainnya... mungkin merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan'.
Laporan yang dirilis Rabu (31/8) waktu setempat, sesaat sebelum Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet mengakhiri masa jabatannya, menyatakan bahwa 'pelanggaran HAM serius telah terjadi' di wilayah Xinjiang, dalam konteks 'penerapan strategis kontra-terorisme dan kontra-ekstremisme' oleh pemerintah China.
Disebutkan juga oleh laporan PBB itu bahwa 'dugaan pola penyiksaan atau perlakuan buruk, termasuk perawatan medis secara paksa dan kondisi penahanan yang buruk, adalah kredibel'.
China yang menentang keras laporan PBB itu, memberikan respons melalui laporan setebal 131 halaman -- nyaris tiga kali lipat dari laporan PBB itu sendiri. Dalam responsnya, China mengecam laporan disusun 'berdasarkan disinformasi dan kebohongan yang dibuat oleh kekuatan anti-China'.
Laporan yang menjadi respons China dirilis bersamaan dengan laporan PBB, karena Beijing diberi akses terlebih dulu pada laporan itu untuk melakukan kajian dan menyusun tanggapan resmi. Dalam responsnya, China juga menyebut laporan PBB itu memutarbalikkan hukum dan kebijakan China.
"Berdasarkan disinformasi dan kebohongan yang direkayasa oleh kekuatan anti-China dan atas asumsi bersalah, apa yang disebut 'penilaian' ini memutarbalikkan hukum China, secara sembarang mencoreng dan memfitnah China, dan mencampuri urusan dalam negeri China," demikian respons otoritas China.
Simak juga 'Xi Jinping Bakal Jadi Presiden China 3 Periode':
