Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah AS terkait penggeledahan yang dilakukan Biro Investigasi Federal (FBI) terhadap resort mewah Mar-a-Lago yang juga kediamannya di Florida.
Gugatan itu meminta pengadilan federal AS untuk sementara waktu melarang FBI memeriksa materi yang disita dari Mar-a-Lago dua pekan lalu, hingga seorang special master ditunjuk untuk mengawasi pemeriksaan itu. Demikian seperti dilansir Reuters, Selasa (23/8/2022).
Trump mengajukan gugatan hukum itu ke pengadilan federal di West Palm Beach, Florida, pada Senin (22/8) waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gugatan itu juga menuntut agar Departemen Kehakiman AS memberi tanda terima lebih rinci yang menguraikan barang-barang yang disita FBI dari Mar-a-Lago dalam penggeledahan 8 Agustus lalu. Trump juga meminta para penyidik mengembalikan barang-barang di luar ruang lingkup surat perintah penggeledahan.
"Politik tidak boleh dibiarkan mempengaruhi administrasi keadilan," demikian disebutkan dalam dokumen gugatan yang diajukan Trump.
"Penegakan hukum adalah perisai yang melindungi rakyat Amerika. Itu tidak bisa digunakan sebagai senjata untuk tujuan politik," imbuh dokumen gugatan itu.
Seorang special master terkadang ditunjuk dalam kasus-kasus sangat sensitif untuk memeriksa materi dan memastikan para penyidik tidak memeriksa informasi yang diistimewakan. Special master diminta oleh kantor jaksa AS di Manhattan saat FBI menggeledah rumah mantan pengacara Trump, Michael Cohen dan Rudy Giuliani.
Simak Video 'Pria Bersenjata Terobos Kantor FBI Akhirnya Ditembak Mati':
Menanggapi gugatan Trump, Departemen Kehakiman AS menyatakan para jaksa akan menyampaikan tanggapan resmi mereka di pengadilan.
"Surat perintah penggeledahan pada 8 Agustus di Mar-a-Lago disahkan oleh pengadilan federal setelah menemukan kemungkinan penyebab yang diperlukan," ucap juru bicara Departemen Kehakiman AS, Anthony Coley.
Penggeledahan 8 Agustus di Mar-a-Lago menandai peningkatan signifikan dalam salah satu dari banyak penyelidikan federal dan negara bagian yang dihadapi Trump, baik dari masa jabatannya dan terkait bisnisnya.
Setelah Trump dan sekutunya mengeluhkan di media bahwa penggeledahan itu bermotif politik, Jaksa Agung AS Merrick Garland meminta pengadilan merilis salinan versi yang disunting dari perintah penggeledahan dan tanda terima properti yang menguraikan barang-barang yang disita.
Laporan New York Times pada Senin (22/8) waktu setempat, dengan mengutip sejumlah sumber, menyebut pemerintah AS mendapati lebih dari 300 dokumen rahasia di Mar-a-Lago, termasuk materi dari Badan Intelijen Pusat (CIA), Badan Keamanan Nasional (NSA) dan FBI. Barang-barang itu mencakup materi yang ditemukan oleh Arsip Nasional pada Januari dan dokumen yang diberikan oleh ajudan Trump kepada Departemen Kehakiman AS pada Juni lalu.
Namun disebutkan ada 11 set materi bersifat rahasia yang disita FBI dari Mar-a-Lago, dengan beberapa di antaranya berlabel 'top secret' -- klasifikasi level tertinggi untuk informasi keamanan nasional AS yang paling ketat dan hanya bisa dilihat di fasilitas khusus pemerintah.
Departemen Kehakiman AS maupun ajudan Trump belum memberikan tanggapan atas laporan New York Times itu.
Penggeledahan di Mar-a-Lago itu merupakan bagian dari penyelidikan federal soal dugaan Trump secara ilegal memindahkan dokumen-dokumen ketika dia meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2022 usai kalah dari Joe Biden dalam pilpres.