.webp)
Marcos Jr terpilih menjadi Presiden Filipina secara telak dalam pemilu Mei lalu, dengan bantuan aliansi dari putri Duterte, Sara, yang terpilih menjadi Wakil Presiden.
Selama kepresidenannya, Duterte menolak untuk bekerja sama dengan ICC dengan mengklaim mahkamah internasional itu tidak memiliki yurisdiksi -- pernyataan yang pernah dibantah keras oleh Mahkamah Agung Filipina sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di bawah tekanan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan ICC, pemerintah Filipina memeriksa ratusan kasus operasi antinarkoba yang memicu kematian. Namun hanya sedikit kasus yang berujung hingga dakwaan pidana. Sejauh ini hanya tiga polisi yang dihukum karena membunuh tersangka kasus narkoba.
ICC telah mengundang Filipina untuk 'menawarkan pengamatan' atas permintaan jaksa ICC melanjutkan penyelidikan. Manila memiliki waktu hingga 8 September mendatang untuk merespons.
Marcos Jr menyatakan pada Senin (1/8) bahwa rapat baru-baru ini dengan tim hukumnya, yang termasuk mantan juru bicara Duterte, Harry Roque, untuk membahas apakah pemerintahannya akan merespons.
"Apa yang kita katakan adalah kita memiliki penyelidikan di sini dan itu masih berlangsung, jadi mengapa kita harus melakukan itu?" ucap Marcos Jr di sela-sela menghadiri acara mempromosikan vaksin booster virus Corona (COVID-19).
"Mungkin juga kita tidak akan repot-repot (merespons) sama sekali karena kita tidak di bawah mereka," imbuhnya.
(nvc/ita)
