Marcos Jr Tegaskan Filipina Tak Akan Gabung ICC Lagi

Manila -

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menegaskan negaranya tidak ada rencana untuk bergabung kembali dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Filipina keluar dari ICC setelah mahkamah itu menyelidiki mantan Presiden Rodrigo Duterte atas perang narkoba mematikan yang dilakukan pada era pemerintahannya.

Seperti dilansir AFP, Senin (1/8/2022), penegasan soal Filipina tidak akan kembali bergabung ICC itu disampaikan Marcos Jr saat jaksa-jaksa ICC berupaya melanjutkan penyelidikan terhadap Duterte, yang telah mengakhiri jabatannya sejak 30 Juni lalu.

Duterte diketahui menarik Filipina keluar dari ICC tahun 2019 lalu, setelah dimulainya penyelidikan awal terhadap operasi pemberantasan narkoba yang menewaskan ribuan orang di bawah pemerintahannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hakim-hakim ICC mengizinkan penyelidikan penuh terhadap operasi antinarkoba sejak September tahun lalu, dengan menyebutnya menyerupai serangan sistematik dan melanggar hukum terhadap warga sipil.

Penyelidikan ICC ditangguhkan dua bulan kemudian, setelah Filipina mengatakan akan melakukan penyelidikan sendiri. Namun jaksa ICC Karim Khan menyatakan pada Juni lalu bahwa permintaan Manila untuk menangguhkan penyelidikan tidak dibenarkan dan penyelidikan harus dimulai kembali 'secepat mungkin'.

Marcos Jr yang mendukung perang narkoba pada era Duterte, sebelumnya telah mengindikasikan tidak akan bekerja sama dengan ICC. Dalam pernyataan terbaru pada Senin (1/8) waktu setempat, Marcos Jr memberikan penegasan lebih lanjut.

"Filipina tidak berniat untuk bergabung kembali dengan ICC," tegas Marcos Jr saat berbicara kepada wartawan setempat.

Simak Video: Pidato Perdana Presiden Filipina Marcos Jr, Janji Tak Lockdown Lagi

[Gambas:Video 20detik]

Marcos Jr terpilih menjadi Presiden Filipina secara telak dalam pemilu Mei lalu, dengan bantuan aliansi dari putri Duterte, Sara, yang terpilih menjadi Wakil Presiden.

Selama kepresidenannya, Duterte menolak untuk bekerja sama dengan ICC dengan mengklaim mahkamah internasional itu tidak memiliki yurisdiksi -- pernyataan yang pernah dibantah keras oleh Mahkamah Agung Filipina sendiri.

Di bawah tekanan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan ICC, pemerintah Filipina memeriksa ratusan kasus operasi antinarkoba yang memicu kematian. Namun hanya sedikit kasus yang berujung hingga dakwaan pidana. Sejauh ini hanya tiga polisi yang dihukum karena membunuh tersangka kasus narkoba.

ICC telah mengundang Filipina untuk 'menawarkan pengamatan' atas permintaan jaksa ICC melanjutkan penyelidikan. Manila memiliki waktu hingga 8 September mendatang untuk merespons.

Marcos Jr menyatakan pada Senin (1/8) bahwa rapat baru-baru ini dengan tim hukumnya, yang termasuk mantan juru bicara Duterte, Harry Roque, untuk membahas apakah pemerintahannya akan merespons.

"Apa yang kita katakan adalah kita memiliki penyelidikan di sini dan itu masih berlangsung, jadi mengapa kita harus melakukan itu?" ucap Marcos Jr di sela-sela menghadiri acara mempromosikan vaksin booster virus Corona (COVID-19).

"Mungkin juga kita tidak akan repot-repot (merespons) sama sekali karena kita tidak di bawah mereka," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya