.webp)
Komisi DPR Amerika Serikat (AS) yang menyelidiki kerusuhan di Gedung Capitol tahun lalu mengecam penolakan mantan Presiden Donald Trump untuk menghentikan atau mengecam kekerasan yang dilakukan sebagian besar pendukungnya saat itu.
Komisi DPR juga bersikeras menyatakan Trump harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kelalaian berat dalam menjalankan tugas kepresidenan.
Seperti dilansir AFP, Jumat (22/7/2022), seruan itu disampaikan Ketua Komisi DPR AS, Bennie Thompson dalam sesi akhir dari rangkaian rapat dengar pendapat secara publik yang digelar terkait kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditegaskan Thompson bahwa Trump 'dengan sembrono merintis jalan menuju pelanggaran hukum dan korupsi' ketika dia berupaya membatalkan hasil pemilihan presiden (pilpres) AS tahun 2020 yang dimenangkan Joe Biden.
Berbicara kepada komisi secara virtual karena dirinya terinfeksi virus Corona (COVID-19), Thompson mengatakan harus ada 'pertanggungjawaban' atas apa yang disebutnya sebagai serangan terhadap demokrasi.
"Komisi terpilih telah menceritakan kisah seorang presiden yang melakukan segalanya dalam kewenangannya untuk membatalkan pemilu. Dia berbohong, dia menindas, dia mengkhianati sumpahnya," sebut Thompson merujuk pada Trump.
"Dia berusaha menghancurkan institusi demokrasi kita," imbuhnya.
"Harus ada pertanggungjawaban... sampai ke Ruang Oval," tegas Thompson yang merujuk kantor Presiden AS di Gedung Putih.
Lihat juga video 'Biden Kucurkan Rp 5 T untuk Warga Negara Bagian AS Beli AC':
Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Elaine Luria, menyebut rentetan rapat dengar pendapat telah 'menunjukkan banyak cara di mana Presiden Trump berupaya menghentikan transfer kekuasaan secara damai pada hari-hari menjelang 6 Januari'.
"Dengan setiap langkah rencananya, dia telah mengkhianati sumpah jabatannya dan melalaikan tugasnya," tegas Luria.
Panelis komisi DPR AS yang terdiri atas tujuh anggota DPR Partai Demokrat dan dua anggota DPR Partai Republik yang memilih untuk memakzulkan Trump usai kerusuhan Gedung Capitol, menggelar rapat dengar pendapat ke-8 yang diselenggarakan secara publik terkait kerusuhan di Gedung Capitol.
Para anggota parlemen AS ini memeriksa tindakan-tindakan Trump pada 6 Januari 2021 lalu, mulai dari pidatonya yang berapi-api kepada para pendukungnya di dekat Gedung Putih yang mengklaim pilpres 2020 dicuri hingga momen akhirnya dia memberitahu para perusuh bahwa mereka 'sangat spesial' tapi harus pulang.
Anggota komisi DPR AS dari Partai Republik, Adam Kinzinger, merilis kutipan testimoni dari sejumlah penasihat Gedung Putih yang menyebut Trump saat itu menghabiskan waktu nyaris 3 jam menonton penyerbuan Gedung Capitol di televisi yang ada di ruang makan privat.
Kepala penasihat Gedung Putih, Par Ciplollone, menuturkan kepada Komisi DPR AS bahwa para penasihat saat itu telah mendesak Trump untuk merilis pernyataan yang meminta orang-orang meninggalkan Gedung Capitol.
Panel komisi DPR AS telah meminta keterangan banyak penasihat dan staf Trump dalam upaya menentukan apakah dirinya atau rekan-rekannya memiliki peran dalam merencanakan atau mendorong upaya pendukungnya mencegah sertifikasi hasil pilpres 2020 yang dimenangkan Biden.
Komisi DPR AS akan menyerahkan laporannya kepada Kongres pada musim gugur tahun ini. Komisi itu bisa saja merilis rujukan pidana kepada Departemen Kehakiman AS, menyerahkannya pada Jaksa Agung AS Merrick Garland untuk memutuskan apakah Trump atau rekannya harus diadili atas upaya membatalkan hasil pilpres 2020.
Garland sendiri menuturkan kepada wartawan pada Rabu (20/7) waktu setempat bahwa penyelidikan kerusuhan 6 Januari merupakan penyelidikan 'paling penting' yang pernah dilakukan Departemen Kehakiman dan menekankan bahwa 'tidak ada seorangpun yang kebal hukum di negara ini'.
