.webp)
Taliban yang kini menguasai Afghanistan memerintahkan wanita-wanita yang bekerja pada lembaga pemerintahan untuk mengirimkan kerabat pria mereka guna menggantikan mereka bekerja. Hal ini menjadi contoh terbaru dari kebijakan garis keras Taliban dalam membatasi kebebasan perempuan di Afghanistan.
Seperti dilansir The New Arab, Rabu (20/7/2022), laporan media Inggris, The Guardian, menyebut sebanyak 60 pekerja wanita di Kementerian Keuangan Afghanistan menerima panggilan telepon dari Taliban yang meminta mereka merekomendasikan kerabat pria untuk menggantikan mereka karena 'beban kerja di kantor telah meningkat'.
Para pekerja wanita, yang dipulangkan setelah Taliban berkuasa kembali pada Agustus tahun lalu dan menerima pengurangan gaji, meluapkan kemarahan atas permintaan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para pekerja wanita itu menekankan bahwa mereka telah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun dalam pelayanan untuk posisi dengan spesialisasi tinggi. Mereka juga menyampaikan kecemasan serta ketidakpastian untuk masa depan mereka.
Salah satunya Maryam (37) yang sejak lama menjadi pegawai Kementerian Keuangan Afghanistan. Dia menuturkan dirinya menerima panggilan telepon dari HRD tempatnya bekerja.
"Saya diminta untuk memperkenalkan seorang anggota keluarga laki-laki untuk menggantikan saya di kementerian, sehingga saya bisa diberhentikan dari pekerjaan itu," tutur Maryam kepada The Guardian.
"Ini merupakan posisi sulit dan teknis di mana saya mendapatkan pelatihan dan memiliki pengalaman bertahun-tahun. Dan bahkan jika dia bisa melakukan pekerjaan yang sama pada akhirnya, apa yang akan terjadi pada saya?" tanya Maryam.
Simak juga 'Ikuti Peraturan Taliban, Presenter TV Afghanistan Tampil Memakai Burka':
Sejak mengambil alih kekuasaan tahun lalu, Taliban menerapkan langkah-langkah yang sangat membatasi hak dan kebebasan perempuan, bertentangan dengan pengumuman awal bahwa mereka akan lebih progresif dibandingkan periode kekuasaan pertama tahun 1996-2001 silam.
Anak perempuan di beberapa provinsi Afghanistan dilarang bersekolah selama lebih dari setahun dan wanita di berbagai sektor diberhentikan dari pekerjaannya.
"Para aktivis hak perempuan Afghanistan memperingatkan selama ini bahwa janji-janji Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan adalah palsu," ucap Associate Director Divisi Hak Wanita di Afghanistan untuk Human Rights Watch (HRW), Heather Barr.
"Mereka memperingatkan pada hari-hari setelah Taliban merebut ibu kota... Dan itulah yang terjadi," imbuhnya.
Pekan ini, menurut laporan outlet berita lokal Rukhshana, Taliban memerintahkan aturan pemakaian hijab paling ketat pada mahasiswi sebuah universitas politeknik setempat. Keputusan ini dilaporkan membuat dua mahasiswi menunda studi mereka.
Aturan itu menyusul perintah pada Mei lalu, yang dikecam komunitas internasional, yang menyerukan semua wanita Afghanistan untuk wajib memakai burka di tempat umum.
