.webp)
Parlemen Israel akan dibubarkan pada Rabu (29/6) waktu setempat, yang akan mengakhiri kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Naftali Bennett. Pembubaran parlemen ini akan memicu pemilihan umum (pemilu) selanjutnya, yang akan menjadi pemilu kelima di Israel dalam waktu kurang dari empat tahun terakhir.
Seperti dilansir AFP, Rabu (29/6/2022), dengan upaya-upaya menyelamatkan koalisi pemerintahan atau membentuk pemerintahan baru di dalam parlemen yang sudah ada gagal dilakukan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Yair Lapid pun ditunjuk sebagai PM sementara.
Aliansi delapan partai politik di bawah Bennett diketahui akan mengakhiri kekuasaannya pada Rabu (29/6) tengah malam waktu setempat,
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lapid yang mantan penyiar berita televisi ini akan memimpin pemerintahan sementara Israel, sebelum pemilu terbaru digelar pada akhir Oktober atau awal November mendatang. Mantan PM Benjamin Netanyahu disebut-sebut bisa saja kembali berkuasa melalui pemilu terbaru nantinya.
Diketahui bahwa aliansi variatif -- menyertakan sayap kanan, sentris dan partai Arab -- yang dipimpin Bennett dan dibentuk tahun 2021 berhasil memecah kebuntuan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel. Aliansi itu mengakhiri kekuasaan Netanyahu selama 12 tahun berturut-turut.
Netanyahu menjanjikan kemenangan dalam pemilu nanti, namun sejumlah jajak pendapat menunjukkan ada kemungkinan dia akan kembali kesulitan meraup dominasi dalam parlemen -- yang bisa mempersulit pembentukan pemerintahan baru. Netanyahu kini masih menjalani sidang kasus korupsi yang menjeratnya.
Terlepas dari itu, kubu anti-Netanyahu kemungkinan akan dipimpin oleh Lapid. Diketahui bahwa Lapid yang beraliran sentris ini banyak diremehkan ketika memasuki dunia politik satu dekade lalu, namun kini dia berhasil mengejutkan banyak pihak dengan kemampuan politiknya.
Simak juga 'PM Israel Peringatkan Warganya untuk Tak Bepergian ke Turki':
Bersama dengan Bennett, Lapid mengumumkan pekan lalu bahwa koalisi pemerintahan mereka tidak bisa dipertahankan lagi. Namun Lapid juga bertekad untuk menjadikan kembalinya Netanyahu ke kekuasaan sebagai ancaman nasional.
"Yang perlu kita lakukan hari ini adalah kembali ke konsep persatuan Israel. Jangan biarkan kekuatan gelap memisahkan kita dari dalam," tegas Lapid.
Lapid diperkirakan akan mulai menjabat pada tengah malam setelah parlemen Israel memberikan persetujuan akhir untuk rancangan undang-undang (RUU) pembubaran, sesuai dengan kesepakatan berbagi kekuasaan yang dicapai antara Lapid dan Bennett pada Juni lalu.
Bennett yang beraliran nasionalis religius, telah memimpin koalisi beranggotakan partai-partai beraliran sayap kanan, sentris, dan Islamis dari faksi Raam -- yang mencetak sejarah sebagai Partai Arab pertama yang mendukung pemerintahan Israel yang merupakan negara Yahudi.
Aliansi yang disatukan oleh tekad menggulingkan Netanyahu dan mendobrak siklus merusak dari pemilu tanpa hasil meyakinkan itu diketahui sejak awal terancam oleh perpecahan ideologisnya. Namun Bennett menyebut yang menjadi tantangan terakhir adalah kegagalan memperbarui langkah yang memastikan 475.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat tetap hidup di bawah aturan hukum Israel.
Sejumlah anggota parlemen Arab dalam koalisi Bennett menolak untuk mendukung aturan hukum yang mereka sebut sebagai dukungan de-facto terhadap pendudukan selama 55 tahun yang memaksa warga Palestina di Tepi Barat hidup di bawah aturan hukum Israel.
Bagi Bennett yang pendukung kuat permukiman Yahudi, membiarkan aturan hukum semacam itu berakhir jelas tidak bisa ditoleransi. Membubarkan parlemen sebelum berakhirnya aturan itu pada 30 Juni akan memperbarui langkah itu untuk sementara.
