.webp)
Stasiun televisi Rusia sekarang mengudara di wilayah Kherson, Ukraina selatan yang diduduki pasukan Rusia. Di wilayah itu, Moskow juga telah memberlakukan mata uang Rusia, Rubel dan mulai mendistribusikan paspor Rusia.
Dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (21/6/2022), militer Rusia mengumumkan bahwa Angkatan bersenjata Rusia telah "mengkonfigurasi ulang menara terakhir dari tujuh menara televisi di wilayah Kherson untuk menyiarkan saluran televisi Rusia secara gratis".
Berbatasan dengan semenanjung Crimea, yang dianeksasi Rusia pada 2014, wilayah Kherson diduduki oleh pasukan Rusia beberapa hari setelah serangan Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Selasa (21/2), salah satu pejabat pro-Moskow di wilayah itu, Kirill Stremousov, mengatakan bahwa Kherson dapat bergabung dengan Rusia "sebelum akhir tahun."
Pihak berwenang di kota Kherson, Ukraina selatan yang kini diduduki pasukan Rusia, membagikan paspor Rusia kepada penduduk setempat untuk pertama kalinya.
Sebelumnya seperti dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu (11/6/2022), media Rusia, TASS melaporkan, 23 warga Kherson menerima paspor Rusia dalam sebuah upacara melalui "prosedur yang disederhanakan" yang difasilitasi oleh sebuah dekrit, yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada Mei lalu.
"Semua penduduk Kherson kami ingin mendapatkan paspor dan kewarganegaraan (Rusia) sesegera mungkin," kata kepala pemerintahan pro-Moskow Vladimir Saldo seperti dikutip oleh TASS.
Lihat juga video 'Kamera Drone Abadikan Pertempuran Sengit di Luhansk':
"Ini adalah era baru yang sedang dimulai bagi kami... Ini adalah dokumen terpenting yang dapat dimiliki seseorang dalam hidup mereka," kata Saldo kepada kantor berita Rusia, RIA Novosti.
Keputusan Kremlin yang memberi wewenang kepada pemerintah setempat untuk memberikan paspor Rusia kepada penduduk setempat juga menyangkut wilayah Zaporizhzhia di dekatnya, yang sebagian dikendalikan oleh pasukan Moskow.
Pemerintah Ukraina telah mengecam langkah itu sebagai "pelanggaran terang-terangan" terhadap integritas teritorialnya, dan menyebut dekrit Putin tersebut "tidak sah secara hukum".
