.webp)
Sara Duterte-Carpio, putri mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dilantik sebagai wakil presiden ke-15 negara itu. Dalam pelantikan itu, dia menyerukan persatuan nasional setelah kampanye pemilihan umum yang penuh perpecahan.
"Hari-hari ke depan mungkin penuh tantangan yang menyerukan kita untuk lebih bersatu sebagai bangsa," katanya dalam pidato pelantikan di kampung halamannya di Davao pada Minggu (19/6) waktu setempat, di mana dia mengambil sumpah jabatan dengan orang tuanya berdiri di sampingnya.
Dilansir dari kantor berita Reuters, Senin (20/6/2022), Sara Duterte (44) adalah wapres Ferdinand Marcos Jr, yang juga menang dalam pemilihan 9 Mei lalu, dan akan dilantik sebagai presiden negara itu pada 30 Juni mendatang, ketika masa jabatan enam tahun mereka dimulai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marcos, putra mendiang diktator Ferdinand Marcos yang digulingkan dari kekuasaan pada 1986, juga ambil bagian dalam upacara pelantikan Sara yang dihadiri oleh kerabat, sekutu, dan pendukung Duterte-Carpio.
Mereka berdua mencetak kemenangan telak dalam pemilu, dengan margin luar biasa yang tidak pernah terlihat dalam beberapa dekade.
Dalam kampanye, keduanya diketahui banyak menganut kebijakan-kebijakan Duterte, yang membuat khawatir para aktivis hak asasi manusia (HAM), jurnalis dan pemimpin keagamaan setempat.
Kesuksesan Sara dalam pemilu wapres meneguhkan posisi keluarga Duterte dalam pusat politik Filipina untuk enam tahun ke depan dan memastikan nama Duterte dalam jajaran dinasti politik berpengaruh di negara tersebut.
Lihat juga video '24 Tahun Reformasi dan Alarm Demokrasi dari Filipina':
Bersatunya Sara Duterte dan Ferdinand Marcos Junior telah menyatukan dua keluarga berpengaruh di Filipina. Meskipun perannya sebagai Wapres sebagian besar akan bersifat seremonial, jabatan itu menempatkan Sara sangat dekat dengan puncak jabatan tertinggi di Filipina dan dalam posisi terdepan untuk maju capres enam tahun mendatang.
Sara juga bisa memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan selanjutnya. Sang ayah, Duterte, tentu berharap demikian ketika dia bersiap mengakhiri jabatannya pada 30 Juni mendatang, yang kemudian menjadikannya sasaran empuk untuk dituntut pidana.
