Ancaman Berat Perubahan Iklim Bikin Vanuatu Umumkan Status Darurat

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 28 Mei 2022 20:01 WIB
EFATE, VANUATU - NOVEMBER 30: Kids play at Eton Beach on November 30, 2019 in Efate, Vanuatu. Satellite data show sea level has risen about 6mm per year around Vanuatu since 1993, a rate nearly twice the global average, while temperatures have been increasing since 1950. 25 percent of Vanuatu’s 276,000 citizens lost their homes in 2015 when Cyclone Pam, a category 5 storm, devastated the South Pacific archipelago of 83 islands while wiping out two-thirds of its GDP. Scientists have forecast that the strength of South Pacific cyclones will increase because of global warming. Vanuatu’s government is considering suing the world’s major pollution emitters in a radical effort to confront global warming challenges and curb global emissions, to which it is a very small contributor. (Photo by Mario Tama/Getty Images)
Vanuatu mengalami dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut dan cuaca buruk (Foto: Getty Images)
Jakarta -

Vanuatu sedang ketar-ketir terhadap dampak perubahan iklim. Mereka melihat ancaman berat dampak perubahan iklim hingga menyatakan status darurat iklim.

"Bumi sudah terlalu panas dan tidak aman," kata Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Bob Loughman, dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu (28/5/2022).

"Kita dalam bahaya sekarang, bukan hanya di masa depan," imbuhnya.

Dia mengungkap perubahan iklim berdampak parah pada kenaikan permukaan air laut dan cuaca buruk.

Negara pulau dataran rendah di Pasifik itu bahkan menghabiskan US$ 1,2 miliar untuk meredam dampak perubahan iklim di negaranya.

Vanuatu kembali bicara soal dugaan pelanggaran HAM di Papua. Hal itu diungkapkan PM Republik Vanuatu Bob Loughman Weibur dalam pidatonya di Sidang Umum PBB.PM Republik Vanuatu Bob Loughman Weibur (Foto: AP Photo)

Hal itu disampaikan Loughman saat berbicara kepada parlemen Vanuatu di Port Vila pada hari Jumat (27/5) waktu setempat. Dia juga menyoroti dua topan tropis yang menghancurkan dan kekeringan yang melanda dalam dekade terakhir.

Parlemen Vanuatu mendukung mosi tersebut dengan suara bulat. Langkah ini mengikuti deklarasi serupa oleh puluhan negara lain, termasuk Inggris, Kanada, dan tetangga Pasifik Selatan, Fiji.

"Tanggung jawab Vanuatu adalah mendorong negara-negara yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan tindakan dengan ukuran dan urgensi krisis," kata Loughman.

Dia menilai penanganan perubahan iklim sudah tak bisa dilakukan dengan cara biasa.

"Penggunaan istilah darurat adalah cara untuk menandakan perlunya melampaui reformasi seperti biasa," tuturnya.

Pengumuman tersebut merupakan bagian dari "dorongan diplomasi iklim" menjelang voting PBB atas permohonan pemerintahnya agar Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) bergerak untuk melindungi negara-negara yang rentan dari perubahan iklim.

Simak konsep Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim di halaman selanjutnya.