.webp)
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengucapkan selamat kepada Ferdinand Marcos Jr yang memenangkan pilpres Filipina awal pekan ini. AS menyatakan akan menjalin hubungan keamanan yang erat di bawah Presiden baru Filipina, namun juga akan memajukan dan menegakkan hak asasi manusia (HAM).
Seperti dilansir AFP, Kamis (12/5/2022), Gedung Putih dalam pernyataan pada Rabu (11/5) tengah malam waktu Washington DC mengungkapkan bahwa Biden berbicara via telepon dengan Marcos Jr untuk menyampaikan ucapan selamat atas kemenangannya dalam pilpres Filipina.
Dalam percakapan telepon itu, menurut Gedung Putih, Biden menyatakan kepada Marcos Jr bahwa dirinya ingin memperluas kerja sama dalam berbagai isu, yang mencakup pandemi virus Corona (COVID-19), perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi, dan 'menghormati hak asasi manusia'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden Biden menggarisbawahi bahwa dia berharap bisa bekerja dengan Presiden terpilih untuk terus memperkuat Aliansi AS-Filipina, sembari memperluas kerja sama bilateral dalam berbagai isu," demikian pernyataan Gedung Putih.
Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken sebelumnya memberikan ucapan selamat secara terpisah kepada Marcos Jr. Dalam ucapannya, Blinken juga menyatakan pihaknya 'menantikan bekerja dengan Presiden terpilih Marcos untuk memperkuat aliansi abadi antara Amerika Serikat dan Filipina'.
Tak lupa, dia juga menyinggung soal masalah penegakan HAM dalam pernyataannya kepada Marcos Jr.
"Sebagai teman, mitra dan sekutu, kami akan terus bekerja sama secara erat dengan Filipina untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan untuk memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, terhubung, makmur, aman dan tangguh," cetus Blinken.
Ayah Marcos Jr, mendiang Ferdinand Marcos Sr, dan istrinya, Imelda Marcos, dikenal karena kasus korupsi yang menjerat mereka dan gaya hidup kelas atas di negara yang diselimuti kemiskinan yang merajalela. Marcos Sr mengasingkan diri ke Hawaii saat menghadapi unjuk rasa massal di negaranya.
Marcos Jr, atau yang dipanggil 'Bongbong', akan menggantikan Presiden Rodrigo Duterte yang mengakhiri masa jabatannya.
Duterte sendiri diselimuti kontroversi soal pelanggaran HAM terkait kebijakannya yang mengobarkan perang brutal terhadap narkoba, yang menurut kelompok HAM telah menewaskan puluhan ribu orang di luar hukum.
