.webp)
Otoritas Iran telah mengeksekusi mati sedikitnya 280 orang sepanjang tahun 2021 lalu. Demikian menurut angka yang diterbitkan pada hari Kamis (17/3) waktu setempat oleh pelapor khusus PBB untuk Iran.
Saat menyampaikan laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Javaid Rehman mengatakan jumlah eksekusi mati atas dakwaan terkait undang-undang narkotika telah meningkat.
"Pada tahun 2021, setidaknya 280 orang, termasuk setidaknya 10 wanita, dieksekusi," katanya seperti dilansir dari kantor berita AFP, Jumat (18/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pakar independen tersebut mengatakan dia juga telah diberitahu bahwa tiga "pelanggar anak" - istilah yang digunakan PBB untuk seseorang yang dihukum karena kejahatan yang dilakukan ketika mereka berusia di bawah 18 tahun - telah dieksekusi mati pada tahun 2021.
Menurut laporan itu, jumlah wanita yang dieksekusi mati di Iran juga meningkat.
Laporan itu menyebutkan bahwa lebih dari 80 eksekusi mati, termasuk seorang wanita dan setidaknya empat warga Afghanistan, adalah untuk pelanggaran narkoba. Angka ini meningkat dibandingkan dengan 25 eksekusi mati pada tahun 2020.
Rehman mengamati bahwa tahun lalu terjadi peningkatan eksekusi mati terhadap orang-orang dari komunitas minoritas, dengan lebih dari 40 orang Baluch dan lebih dari 50 orang Kurdi dihukum mati.
Dalam laporannya, pelapor khusus yang telah ditolak aksesnya ke Iran itu, mengindikasikan bahwa dia terus menerima informasi yang konsisten tentang penggunaan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan sebagai bukti dalam kasus-kasus yang membawa hukuman mati.
Rehman juga mengutuk praktik "mencoba untuk membungkam mereka yang menyerukan pertanggungjawaban".
"Ada banyak kasus pelecehan dan ancaman terhadap keluarga korban dan lainnya yang menuntut keadilan... Dalam beberapa kasus, individu menjadi sasaran tuntutan pidana hanya karena menyerukan keadilan," katanya.
Rehman menambahkan bahwa dia juga prihatin dengan jumlah kematian di penjara dalam keadaan yang tidak jelas, yang belum ada penyelidikan.
Menurut laporan tersebut, antara 1 Januari dan 1 Desember 2021, setidaknya 11 tahanan Kurdi meninggal di penjara dalam keadaan yang tidak jelas.
Kazem Gharibabadi, wakil presiden otoritas kehakiman Iran dan sekretaris jenderal Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia, mengecam Rehman di Twitter.
"Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia mengutuk pendekatan yang dilakukan oleh apa yang disebut pelapor khusus di Iran, yang membuktikan bahwa alih-alih mengejar kebijakan dialog dan kerja sama, dia lebih menyukai pendekatan yang bias dan bermotivasi politik," tulisnya.
