.webp)
Pemerintah Malaysia menyerukan semua pihak untuk segera mengurangi eskalasi permusuhan dalam konflik Rusia-Ukraina guna mencegah bertambahnya korban jiwa dan kehancuran. Malaysia sangat prihatin atas eskalasi konflik yang berpotensi untuk berubah menjadi krisis kemanusiaan.
Dilansir dari Bernama dan The Star, Sabtu (5/3/2022), pemerintah Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (5/3), bahwa Malaysia menyerukan akses kemanusiaan segera, aman, dan tanpa hambatan, termasuk lintas garis konflik, untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan menjangkau semua yang membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan.
"Malaysia meminta semua pihak untuk menahan diri, melakukan dialog dan segera mencari semua cara yang mungkin untuk menyelesaikan perselisihan secara damai," kata Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini harus dilakukan sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional termasuk menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara," imbuh kementerian.
Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa Malaysia akan terus memainkan peran yang objektif dan tidak memihak dalam upaya untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi.
"Untuk tujuan ini, Malaysia siap bekerja dengan semua pihak menuju solusi konflik yang damai dan bersahabat," tambah pernyataan itu.
Sebelumnya, Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Malaysia mendesak pemerintah negeri jiran itu untuk mengambil sikap yang lebih jelas karena invasi Rusia di Ukraina bertentangan dengan prinsip dasar kebijakan luar negeri Malaysia.
Lihat juga Video: Rusia Blokir Akses Facebook dan Twitter
Dubes Ukraina untuk Malaysia, Olexander Nechytaylo pada Selasa (1/3) mengatakan dia telah berbicara dengan Wisma Putra mengenai pernyataan terbaru pemerintah Malaysia tentang masalah ini. Diplomat Ukraina itu menambahkan bahwa dia konsisten meminta sikap yang lebih jelas dari Malaysia.
"Saya telah berkomunikasi secara resmi dengan Wisma Putra terkait pernyataan terakhir," ujarnya seperti diberitakan media lokal, The Star.
"Apa yang terjadi di Ukraina bertentangan dengan prinsip hukum internasional, kedaulatan, dan integritas teritorial, yang bertentangan dengan Piagam PBB dan ASEAN, dan bertentangan dengan prinsip kebijakan luar negeri fundamental Malaysia," katanya kepada media setelah acara Ekspresi Solidaritas di Kedutaan Besar Ukraina di Kuala Lumpur.
