.webp)
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengumumkan bahwa dirinya bersama Wakil Presiden William Lai dan Perdana Menteri (PM) Su Tseng-chang akan menyumbangkan gaji satu bulan untuk bantuan kemanusiaan Ukraina, yang tengah berupaya mengusir invasi pasukan Rusia.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (2/3/2022), perang di Ukraina memicu simpati luas di Taiwan, yang warganya juga menghadapi ancaman dari negara tetangganya, China. Otoritas China masih menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya dan meningkatkan tekanan militer untuk menegaskan klaim tersebut.
Tsai, yang pemerintahannya pekan ini mengirimkan gelombang pertama berupa 27 ton pasokan medis ke Ukraina, mengatakan dalam pertemuan Partai Progresif Demokratik yang berkuasa bahwa tekad rakyat Ukraina telah menggerakkan dunia dan rakyat Taiwan juga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rusia menyebut aksi militernya di Ukraina sebagai 'operasi khusus'. Tsai menyatakan bahwa kekuatan demokrasi global yang mendukung Ukraina semakin kuat.
"Sebagai anggota mitra global demokrasi, Taiwan tidak absen, dan kita sepenuhnya mendukung Ukraina," tegasnya.
Kementerian Luar Negeri Taiwan akan memberikan informasi detail soal rekening bank yang dibuat oleh Asosiasi Pemulihan Bencana untuk sumbangan pemulihan Ukraina, setelah Tsai menyatakan dirinya bersama Wakil Presiden dan PM Taiwan akan ikut menyumbangkan masing-masing gaji satu bulan.
Seorang sumber yang memahami situasi ini, menuturkan kepada Reuters bahwa sebagai Presiden Taiwan, Tsai menerima gaji sekitar NT$ 400.000 (Rp 205 juta) per bulan.
Pekan lalu, Taiwan juga mengumumkan bergabung dengan negara-negara Barat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, meskipun perdagangannya dengan negara itu tergolong kecil.
"Saya berharap rekan senegara, juga mitra partai kami dalam jabatan publik, bisa merespons penuh tindakan ini dan dengan tegas menyatakan kepada dunia bahwa Taiwan mendukung Ukraina, dan Taiwan mendukung demokrasi dan kebebasan," ucap Tsai.
Taiwan sebagian besar dikesampingkan dari organisasi global seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) karena tekanan China, namun tetap menunjukkan bahwa mereka merupakan anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab meskipun terisolasi secara diplomatik.
