.webp)
Dewan keamanan Ukraina menyetujui rencana untuk menetapkan keadaan darurat negara guna merespons ancaman invasi Rusia yang semakin meningkat. Penetapan ini masih harus disetujui secara resmi oleh parlemen Ukraina.
Seperti dilansir AFP, Rabu (23/2/2022), penetapan keadaan darurat nantinya akan mewajibkan pemeriksaan dokumen dan kendaraan yang ditingkatkan, di antara langkah-langkah lainnya.
Sekretaris dewan keamanan Ukraina, Oleksiy Danilov, menyatakan dirinya akan mengantarkan laporan kepada parlemen Ukraina pada Rabu (23/2) waktu setempat, dengan para anggota parlemen diperkirakan akan menyetujui langkah keamanan tambahan pada pekan ini juga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah ini akan berlaku untuk seluruh wilayah Ukraina, kecuali dua wilayah di Ukraina bagian timur yang dikuasai separatis pro-Rusia. Konflik antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis di wilayah itu telah menewaskan lebih dari 14.000 orang sejak tahun 2014 lalu.
Disebutkan Danilov bahwa setiap wilayah Ukraina akan mampu memiliki langkah-langkah khusus mana yang akan diterapkan di wilayah masing-masing. "Tergantung pada seberapa perlu tindakan itu," sebutnya.
"Apa saja langkah itu? Ini bisa menambah penegakan ketertiban," ucap Danilov.
"Ini bisa melibatkan pembatasan jenis transportasi tertentu, meningkatkan pemeriksaan kendaraan, atau meminta orang-orang menunjukkan dokumen ini dan itu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Danilov menyebut langkah-langkah itu sebagai langkah 'pencegahan'.
Simak Video 'Presiden Ukraina Sebut Rusia Merusak Perjanjian Damai Minsk':
Sebelumnya, pemerintah Ukraina pada Rabu (23/2) waktu setempat mulai memanggil pasukan cadangan untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata di tengah meningkatnya ancaman invasi Rusia.
Pemanggilan dilakukan sehari setelah majelis tinggi parlemen Rusia memberi izin kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk mengirimkan pasukan yang diklaim sebagai 'penjaga perdamaian' ke dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina bagian timur.
Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan dalam sebuah pernyataan di Facebook, bahwa pasukan cadangan berusia antara 18 tahun hingga 60 tahun akan dipanggil untuk jangka waktu hingga satu tahun.
Ukraina diketahui memiliki pasukan cadangan lebih dari 200.000 personel, yang sebagian besar terdiri dari personel militer yang bertugas di tahun-tahun pertama perang delapan tahun negara itu dengan separatis di Ukraina bagian timur yang didukung Rusia.
Dekrit yang ditandatangani oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyebutkan bahwa para mantan perwira dan bintara 'akan bertugas di unit militer dan sesuai dengan spesialisasi yang mereka miliki di masa lalu'.
