Seorang hakim di New York memutuskan Presiden AS ke-45 Donald Trump dan dua anaknya harus menjawab pertanyaan di bawah sumpah dalam penyelidikan perdata jaksa. Hal itu terkait bisnis perusahaan keluarga mereka.
Dilansir dari Reuters, Jumat (18/2/2022), hakim Arthur Engoron dari pengadilan negara bagian New York di Manhattan memutuskan mendukung Jaksa Agung Letitia James yang berusaha untuk menegakkan panggilan pengadilan untuk memaksa kesaksian oleh Trump, putranya Donald Trump Jr dan putrinya Ivanka Trump.
Engoron mengatakan James memiliki 'hak yang jelas' untuk memeriksa Trump setelah menemukan 'banyak bukti kemungkinan penipuan keuangan'. Engoron mengarahkan Trump ditanyai dalam waktu 21 hari.
Pengacara anak Trump, Alan Futerfas, menolak berkomentar. Pengacara Donald Trump juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Keputusan untuk memeriksa Trump itu menyusul sidang dua jam di mana pengacara Trump menuduh James melakukan pengakhiran hak konstitusional klien mereka dengan mencari kesaksian yang bisa mereka gunakan untuk melawan mereka dalam penyelidikan kriminal paralel.
Pengacara Donald Trump, Alina Habba, menuduh James melakukan 'penuntutan selektif dan kesalahan penuntutan yang belum pernah dilihat negara ini' serta mengutip pernyataan yang mencerminkan 'penghinaan keji' jaksa agung Demokrat terhadap Trump.
"Jika dia bukan dia, dia (jaksa) tidak akan melakukan ini. Pengadilan ini dapat membantu menghentikan sirkus ini," ucap Habba.
Kevin Wallace, seorang pengacara dari kantor James, menolak karakterisasi itu.
"Mereka belum menunjukkan apa pun di sini yang mengatakan itu tidak adil," kata Wallace.
Bulan lalu, James mengatakan penyelidikannya selama hampir tiga tahun terhadap Trump Organization telah menemukan bukti signifikan tentang kemungkinan penipuan. Dia menggambarkan apa yang dia sebut pernyataan menyesatkan tentang nilai-nilai 'Merek Trump' dan enam properti Trump.
Dia mengatakan perusahaan Trump mungkin telah menaikkan nilai real estat untuk mendapatkan pinjaman bank dan menguranginya untuk menurunkan tagihan pajak.
Lihat juga video 'Donald Trump Gugat Twitter ke Pengadilan, Minta Akunnya Dipulihkan':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
