.webp)
Dua wanita Australia mengecam respons Perdana Menteri (PM) Scott Morrison terhadap kasus kekerasan seksual. Dua wanita penyintas kekerasan seksual itu mencemooh kata-kata Morrison yang disebut ambigu dan respons terhadap pelecehan seksual yang meluas yang dinilai tidak terukur.
Seperti dilansir AFP, Rabu (9/2/2022), Britanny Higgins yang merupakan mantan staf pemerintah -- yang mengklaim dirinya diperkosa oleh rekannya di gedung parlemen -- menyebut 'terlalu sedikit yang berubah' sejak kasusnya mencuat hingga memicu unjuk rasa nasional setahun lalu.
Dalam pidato yang ditonton secara luas, Higgins tampak sedih dan marah dengan tindakan pemerintahan konservatif yang pernah dia layani. Disebutkan Higgins bahwa respons Morrison, yang melibatkan istri dan putrinya sendiri, telah 'mengejutkan dan terkadang, memang, sedikit menyinggung'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak ingin simpatinya sebagai seorang ayah. Saya ingin dia menggunakan kekuasaannya sebagai Perdana Menteri," ucapnya.
"Tapi kata-katanya tidak ada gunanya jika tindakannya tidak terukur," imbuh Higgins.
Lebih lanjut, Higgins menyebut bahwa percakapan nasional soal mengakhiri tindak kekerasan dan pelecehan tidak berkembang di luar 'pertukaran pernyataan ofensif, yang tuli nada, untuk campuran kata-kata ambigu yang berbelit-belit'.
Selain Higgins, hadir pula penyintas kekerasan seksual anak, Grace Tame, yang menyabet gelar sebagai Australian of the Year 2021. Tame juga mengkritik kepemimpinan Morrison selama setahun terakhir.
"Itu membusuk dari atas," sebut Tame.
"Kecuali para pemimpin kita bertanggung jawab penuh atas kegagalan mereka, budaya pelecehan akan terus berkembang di dalam parlemen, menetapkan standar korup untuk seluruh bangsa," cetusnya.
Diungkapkan juga oleh Tame bahwa dirinya pernah diminta untuk tidak secara terang-terangan mengkritik PM Australia. Dia menceritakan bahwa dirinya menerima 'panggilan telepon mengancam dari seorang anggota senior organisasi yang didanai pemerintah yang meminta agar saya tidak mengatakan apapun yang memberatkan Perdana Menteri' dalam sebuah acara penghargaan baru-baru ini.
Tame menyebut bahwa sang penelepon memberitahunya bahwa Perdana Menteri 'akan memiliki kekhawatiran... dengan pemilu segera datang'. Diketahui bahwa pemilu federal Australia akan digelar pada pertengahan Mei mendatang.
Menanggapi pengakuan itu, Menteri Urusan Keluarga, Anne Ruston, menyatakan pemerintah tengah menyelidiki klaim Tame. Dia menyatakan jika klaim itu terbukti benar, maka peringatan semacam itu 'sepenuhnya tidak bisa diterima'.
Peristiwa yang dialami kedua wanita itu memicu perdebatan nasional di Australia, juga rentetan penyelidikan pemerintahan. Salah satunya adalah Jenkins Review yang mendapati bahwa satu dari tiga orang yang saat ini bekerja dalam parlemen dan badan pemerintah federal lainnya pernah mengalami pelecehan seksual.
