.webp)
Parlemen Jepang pada Selasa (1/2/2022) mengeluarkan resolusi yang mengungkapkan keprihatinan tentang masalah hak asasi di China, termasuk perlakuan terhadap penduduk Muslim Uighur dan Hong Kong. Resolusi langka ini dikeluarkan beberapa hari sebelum Olimpiade Beijing dibuka.
Dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (1/2/2022), kata-kata resolusi yang diusulkan oleh kelompok bipartisan dilaporkan diperlunak setelah diskusi panjang, menghindari tuduhan langsung bahwa Beijing melakukan pelanggaran hak.
Resolusi ini muncul saat meningkatnya fokus dunia pada catatan hak asasi China ketika negara itu bersiap untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin Beijing bulan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tokyo telah berusaha untuk berhati-hati dalam pendekatannya ke China, menyeimbangkan tekanan yang diberikan kepada Beijing oleh sekutu dekatnya Washington. Amerika Serikat dan China adalah mitra dagang terbesar Jepang.
Suara mayoritas di majelis rendah menyetujui resolusi, yang mengungkapkan "keprihatinan serius atas situasi hak asasi manusia" di wilayah Xinjiang, Tibet, Hong Kong, dan Mongolia Dalam di China.
Resolusi itu juga meminta pemerintah Jepang untuk terlibat secara konstruktif dalam isu-isu hak di China.
Beijing telah lama membantah tuduhan atas perlakuannya terhadap Uighur dan warga Muslim lainnya, termasuk tuduhan AS bahwa China melakukan genosida.
Para ahli memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang, rumah bagi minoritas Uighur.
Pada Desember tahun lalu, Jepang mengatakan tidak akan mengirim perwakilan pemerintah ke Olimpiade Beijing karena meminta China untuk menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Langkah itu dilakukan setelah Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada mengumumkan boikot diplomatik atas Olimpiade itu atas apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran hak yang meluas oleh China.
Namun Beijing telah memperingatkan empat negara Barat itu akan "membayar harga" untuk kampanye yang dipimpin AS tersebut.
