Pemerintah China geram dan mengutuk parlemen Prancis pada hari Jumat (21/1/2022) karena mengeluarkan resolusi yang menuduh Beijing melakukan genosida terhadap penduduk Muslim Uighur.
"Resolusi Majelis Nasional Prancis tentang Xinjiang mengabaikan fakta-fakta dan pengetahuan hukum dan sangat mencampuri urusan dalam negeri China," cetus juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian pada konferensi pers reguler.
"China dengan tegas menentangnya," imbuhnya seperti dilansir dari kantor berita AFP, Jumat (21/1/2022).
Resolusi soal Xinjiang yang tidak mengikat itu disetujui untuk diadopsi oleh parlemen Prancis dalam voting pada Kamis (20/1) waktu setempat, dengan 169 suara mendukung dan hanya satu suara yang menentang.
Resolusi tersebut menambah panjang daftar negara-negara Barat yang telah mengkritik Beijing karena menempatkan sekitar satu juta orang Uighur di kamp-kamp kerja paksa.
Ini berarti Majelis Nasional Prancis bergabung dengan para anggota parlemen di Kanada, Belanda, Inggris dan Belgia yang telah meloloskan mosi serupa. Pemerintah Amerika Serikat juga secara resmi menuduh China melakukan genosida di Xinjiang barat.
Resolusi itu diajukan oleh partai oposisi Sosialis di majelis rendah parlemen Prancis, tapi juga didukung oleh Partai Republik Bergerak (LREM) yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron.
