.webp)
Amerika Serikat (AS) memantau dengan cermat pengerahan pasukan penjaga perdamaian dari aliansi Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) yang dipimpin Rusia ke Kazakhstan yang tengah dilanda kerusuhan.
AS mempertanyakan apakah pasukan perdamaian pimpinan Rusia secara sah diundang ke Kazakhstan.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (7/1/2022), kerusuhan terbaru pecah di kota Almaty, Kazakhstan, setelah Rusia mengerahkan pasukan terjun payung untuk memadamkan kerusuhan di negara bekas Uni Soviet tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekretaris Jenderal CSTO menuturkan kepada kantor berita RIA bahwa pasukan penjaga perdamaian secara keseluruhan akan berjumlah sekitar 2.500 personel dan bisa diperkuat jika diperlukan.
"Kami memantau dengan cermat laporan bahwa Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif telah mengerahkan pasukan penjaga perdamaian kolektifnya ke Kazakhstan," ucap Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, dalam konferensi pers.
"Kami memiliki pertanyaan soal sifat permintaan ini dan apakah itu merupakan undangan yang sah atau tidak. Kami tidak tahu saat ini," imbuhnya.
Psaki mengatakan bahwa AS akan mengawasi setiap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Kazakhstan selama kerusuhan terjadi. "Dan setiap tindakan yang mungkin menjadi predikat untuk penyitaan insitusi-institusi Kazakht," imbuhnya.
Simak Video: Situasi Darurat, WNI di Kazakhstan Diminta Tak Keluar Rumah
Pada Kamis (6/1) waktu setempat, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Antony Blinken, berbicara dengan Menlu Kazakhstan, Mukhtar Tileuberdi, untuk membahas situasi masa darurat yang telah ditetapkan di negara tersebut.
"Menteri menegaskan kembali dukungan penuh Amerika Serikat untuk institusi konstitusional Kazakhstan dan kebebasan media dan mengadvokasi resolusi damai, yang menghormati HAM untuk krisis tersebut," sebut Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.
Kerusuhan pecah di Kazakhstan setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran memprotes kenaikan harga bahan bakar, khusus LPG yang banyak digunakan untuk bahan bakar mobil di barat negara itu. Ribuan orang turun ke jalan di Almaty -- kota terbesar dan ibu kota finansial -- dan di provinsi Mangystau, sebelum akhirnya menyebar ke wilayah lainnya.
