.webp)
Pemerintah pusat China mengganti Ketua Partai Komunis untuk wilayah Xinjiang, Chen Quanguo. Chen selama ini mengawasi tindakan keamanan keras yang menargetkan warga Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya, yang disebut China, demi memerangi ekstremisme agama.
Seperti dilansir Reuters, Senin (27/12/2021), Chen diketahui menjabat sebagai Ketua Partai Komunis wilayah Xinjiang sejak tahun 2016 lalu. Laporan kantor berita Xinhua News Agency menyebut Chen akan dipindahkan ke jabatan lainnya, yang tidak disebut lebih lanjut.
Ma Xingrui, yang menjabat Gubernur Provinsi Guang sejak tahun 2017, telah ditunjuk untuk menggantikan Chen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Xinhua News Agency soal alasan penggantian pejabat Partai Komunis China ini.
Para peneliti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan aktivitas hak asasi manusia (HAM) memperkirakan ada lebih dari 1 juta warga minoritas Muslim yang ditahan di kamp-kamp yang tersebar di wilayah Xinjiang, China bagian barat.
Otoritas China menolak tuduhan pelanggaran HAM dan penindasan terhadap Uighur. Mereka menegaskan bahwa kamp-kamp di Xinjiang sebagai pusat kejuruan yang dirancang untuk memerangi ekstremisme. Pada akhir tahun 2019, otoritas China menyebut semua orang di kamp-kamp Xinjiang telah 'lulus'.
Chen (66) merupakan anggota politbiro China dan secara luas dianggap sebagai pejabat senior yang bertanggung jawab atas tindakan keamanan di Xinjiang. Tahun lalu, Chen dijatuhi sanksi oleh otoritas Amerika Serikat (AS).
Pada Kamis (23/12) lalu, Presiden AS, Joe Biden, menandatangani undang-undang (UU) yang mengatur larangan impor seluruh produk dari Xinjiang terkait kekhawatiran penggunaan kerja paksa oleh otoritas di sana.
Hal ini memicu kecaman keras dari otoritas China.
Sejumlah anggota parlemen maupun parlemen asing, juga Menteri Luar Negeri AS baik pada era pemerintahan Biden maupun mantan Presiden Donald Trump, melabeli perlakuan China terhadap Uighur sebagai genosida.
