.webp)
Otoritas kesehatan Brasil menolak tunduk pada ancaman setelah Presiden Jair Bolsonaro menyerukan nama-nama pejabat kesehatan yang menyetujui vaksinasi virus Corona (COVID-19) untuk anak-anak diungkap ke publik. Seruan Bolsonaro itu dikritik bernada fasisme.
Seperti dilansir dari AFP, Sabtu (18/12/2021), perselisihan terbaru ini mencuat setelah regulator kesehatan federal Brasil, Anvisa, menyetujui penggunaan vaksin Corona buatan Pfizer-BioNTech terhadap anak-anak berusia 5-11 tahun pada Kamis (16/12) waktu setempat.
Persetujuan ini membawa Brasil bergabung dengan negara-negara lainnya yang menyetujui vaksinasi Corona terhadap anak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi pengumuman itu, Bolsonaro dalam pernyataan via Facebook menyatakan dirinya ingin nama-nama pejabat yang mengambil keputusan pada lembaga independen itu diungkap ke publik.
"Kami ingin mempublikasikan nama-nama orang-orang itu," cetus Bolsonaro, yang menolak divaksin Corona.
"Anda memiliki hak untuk mengetahui nama-nama orang-orang yang menyetujui vaksin untuk anak-anak anda," sambungnya.
Merespons komentar Bolsonaro, Anvisa menyatakan pejabatnya menerima sejumlah ancaman pembunuhan sejak Oktober lalu terkait peran mereka dalam mengevaluasi dan menyetujui vaksin Corona. Anvisa memperingatkan komentar-komentar Bolsonaro bisa semakin memanaskan situasi.
"Lembaga ini telah menjadi fokus dan target aktivisme politik kekerasan," sebut Anvisa dalam pernyataannya.
Simak Video 'Bolsonaro Tolak Paspor Vaksin Covid-19 untuk Masuk ke Brasil':
"Anvisa dengan tegas menangkis dan menolak setiap ancaman, baik eksplisit maupun terselubung, yang dimaksudkan untuk membatasi, mengintimidasi atau mengkompromikan kemampuannya untuk melindungi kesehatan rakyat," imbuh pernyataan tersebut.
Asosiasi yang mewakili para pegawai dan pejabat regulator kesehatan Brasil, Univisa, juga mengecam keras pernyataan Bolsonaro tersebut.
"Tampaknya seperti ancaman pembalasan dengan berupaya menghasut warga, sebuah metode fasis terbuka yang hasilnya bisa terbukti tragis dan kecam," sebut Univisa dalam pernyataannya.
Bolsonaro berulang kali memicu kontroversi dalam caranya menangani pandemi Corona, mulai dari meremehkan virus Corona sebagai 'flu ringan' hingga mengabaikan rekomendasi pakar soal langkah tetap di rumah, memakai masker dan mendapatkan vaksin.
Pada Oktober lalu, komisi investigatif Senat Brasil merekomendasikan agar Bolsonaro dijerat dakwaan pidana, termasuk kejahatan kemanusiaan atas cara pemerintahannya menangani Corona yang sejauh ini menewaskan lebih dari 615 ribu orang di Brasil.
