.webp)
Amerika Serikat (AS) tengah mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk menekan junta militer Myanmar agar kembali ke 'lintasan demokratik'. Hal ini disampaikan saat kekhawatiran semakin berkembang soal aksi kekerasan oleh militer Myanmar.
Seperti dilansir AFP, Rabu (15/12/2021), Myanmar dilanda kekacauan sejak pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi dilengserkan oleh kudeta militer pada Februari lalu.
AS telah menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap junta militer Myanmar. Sementara blok regional Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menyusun roadmap menuju perdamaian, namun ada keraguan besar soal komitmen para jenderal-jenderal militer Myanmar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berbicara dalam kunjungan ke Malaysia -- salah satu negara ASEAN yang mengkritik kudeta militer di Myanmar, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Antony Blinken, mengakui bahwa 'situasinya belum membaik'.
"Saya pikir akan menjadi sangat penting dalam beberapa minggu dan bulan ke depan untuk melihat langkah dan tindakan tambahan apa yang kita bisa ambil -- secara individu, secara kolektif -- untuk menekan rezim agar mengembalikan negara itu ke lintasan demokratik," ujar Blinken.
"Itu adalah sesuatu yang kami pertimbangkan," imbuhnya, tanpa menyebutkan langkah apa yang mungkin diambil.
Kudeta militer memicu unjuk rasa secara nasional, namun otoritas junta militer Myanmar merespons dengan penindakan sarat kekerasan yang menewaskan lebih dari 1.300 orang dan berujung ribuan orang ditangkap.
Blinken juga menyatakan bahwa AS tengah mengamati 'sangat aktif' apakah perlakuan otoritas Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya mungkin 'mengarah pada genosida'.
Rohingya diketahui menghadapi diskriminasi secara luas di Myanmar, dan ratusan ribu dari mereka mengungsi ke Bangladesh sejak tahun 2017 menyusul adanya operasi militer sarat kekerasan.
Pekan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan adanya 'eskalasi mengkhawatirkan' untuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Myanmar saat militer berupaya membungkam perbedaan pendapat. PBB merespons laporan yang menyebut tentara Myanmar menewaskan 11 warga desa, termasuk anak-anak.
Otoritas AS dalam tanggapannya menyatakan pihaknya 'marah atas laporan yang kredibel dan memuakkan' yang menyebut tentara Myanmar mengikat dan membakar korban hidup-hidup. Junta militer Myanmar membantah tuduhan tersebut.
