Pemerintah China mencap demokrasi Amerika Serikat (AS) sebagai "senjata pemusnah massal". Hal ini disampaikan menyusul KTT Demokrasi yang diselenggarakan AS yang bertujuan untuk menopang para sekutu yang berpikiran sama dalam menghadapi rezim otokratis.
China tidak diundang dari KTT virtual selama dua hari itu, beserta negara-negara lain termasuk Rusia dan Hongaria. Atas hal tersebut, China menanggapi dengan marah dan menuduh Presiden AS Joe Biden memicu perpecahan ideologis era Perang Dingin.
"'Demokrasi telah lama menjadi 'senjata pemusnah massal' yang digunakan AS untuk campur tangan di negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan online, seperti diberitakan kantor berita AFP, Sabtu (11/12/2021).
Kementerian Luar Negeri China juga mengklaim KTT itu diselenggarakan oleh AS untuk "menarik garis prasangka ideologis, memperalat dan mempersenjatai demokrasi ... (dan) menghasut perpecahan dan konfrontasi."
Sebaliknya, Beijing bersumpah untuk "dengan tegas menolak dan menentang semua jenis demokrasi semu".
Sementara AS telah berulang kali membantah akan ada Perang Dingin lagi dengan China, ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena masalah-masalah, termasuk perdagangan dan persaingan teknologi, hak asasi manusia, Xinjiang dan Taiwan.
Departemen Keuangan AS pada hari Jumat (10/12) waktu setempat menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat tinggi China atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang dan menempatkan perusahaan pengawasan AI China, SenseTime dalam daftar hitam untuk teknologi pengenalan wajah yang menargetkan minoritas Uighur.
Simak Video 'China Sebut Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing oleh AS Cs 'Lelucon'':
