Mahkamah Independen Sebut Xi Jinping Bertanggung Jawab Atas Genosida Uighur

Mahkamah Independen Sebut Xi Jinping Bertanggung Jawab Atas Genosida Uighur

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 10 Des 2021 10:42 WIB
In this photo released by Chinas Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping speaks during an event to commemorate the 40th anniversary of the establishment of the Shenzhen Special Economic Zone in Shenzhen in southern Chinas Guangdong Province, Wednesday, Oct. 14, 2020. President Xi Jinping promised Wednesday new steps to back development of Chinas biggest tech center, Shenzhen, amid a feud with Washington that has disrupted access to U.S. technology and is fueling ambitions to create Chinese providers. (Zhang Ling/Xinhua via AP)
Xi Jinping (dok. Zhang Ling/Xinhua via AP)
London -

Mahkamah independen yang berbasis di London, Inggris, menetapkan Presiden China, Xi Jinping, memikul tanggung jawab utama atas apa yang disebut sebagai genosida, kejahatan kemanusiaan dan penyiksaan terhadap warga Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.

Seperti dilansir Reuters dan CNN, Jumat (10/12/2021), mahkamah yang terdiri atas para pengacara dan akademisi yang bertindak sebagai juri pengadilan itu digelar di London sepanjang tahun ini. Selama persidangan berlangsung, para juri pengadilan meninjau bukti dan testimoni terkait perlakuan China terhadap Uighur.

"Republik Rakyat China (RRC) telah melakukan genosida, kejahatan kemanusiaan dan penyiksaan terhadap Uighur, Kazakh dan warga etnis minoritas lainnya di wilayah China bagian barat laut yang dikenal sebagai Xinjiang," demikian pernyataan mahkamah non-pemerintah yang juga disebut Mahkamah Uighur ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mahkamah yakin bahwa Presiden Xi Jinping... dan sejumlah pejabat sangat senior lainnya di RRC dan CCP (Partai Komunis China) memikul tanggung jawab utama untuk tindakan yang telah terjadi di Xinjiang," imbuh pernyataan tersebut.

Mahkamah ini dibentuk oleh seorang pengacara Inggris dan pengacara hak asasi manusia (HAM) internasional, Geoffrey Nice, atas desakan para aktivis Uighur. Namun diketahui juga bahwa mahkamah ini tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi maupun hukuman.

ADVERTISEMENT

Ditambahkan oleh Nice yang memimpin persidangan bahwa meskipun 'tindak kriminal individu mungkin terjadi, pemerkosaan atau penyiksaan, mungkin tidak dilakukan dengan sepengetahuan Presiden dan pejabat lainnya'.

"Namun Mahkamah yakin bahwa tindakan itu terjadi sebagai akibat langsung dari politik, bahasa dan pidato yang dipromosikan Presiden Xi dan pejabat lainnya, dan terlebih lagi, kebijakan ini tidak mungkin terjadi di sebuah negara dengan hierarki yang kaku seperti RRC tanpa kekuasaan implisit dan eksplisit dari atas," imbuh Nice saat membacakan putusan pada Kamis (9/12) waktu setempat.

Simak juga 'Beri Sanksi ke China, AS Sebut Kebijakan Pada Muslim Uighur Genosida':

[Gambas:Video 20detik]



Para pakar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan kelompok-kelompok HAM memperkirakan lebih dari 1 juta orang, sebagian besar Uighur dan minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir dalam sistem kamp penahanan yang luas di Xinjiang.

Otoritas China awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp tersebut, namun kemudian berdalih menyebutnya sebagai pusat kejuruan yang dirancang untuk memerangi ekstremisme. Akhir tahun 2019, China menyatakan semua orang di kamp-kamp itu telah 'lulus'.

China berulang kali menyangkal tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads